Tribun

AS Mengecam Rencana Israel Perluas Pemukiman di Wilayah Palestina yang Diduduki di Tepi Barat

Amerika Serikat mengecam rencana Israel perluas pemukiman di Wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat, menilainya akan merusak rencana dua negara

Editor: hasanah samhudi
AS Mengecam Rencana Israel Perluas Pemukiman di Wilayah Palestina yang Diduduki di Tepi Barat
AFP
Foto ini diambil pada 13 Oktober 2021, menunjukkan konstruksi di pemukiman Israel Rahalim, yang terletak di dekat desa Yatma, selatan Nablus di Tepi Barat yang diduduki. Amerika Serikat pada 26 Oktober 2021 mengecam keputusan Israel untuk membangun permukiman di Tepi Barat, dengan mengatakan akan "sangat menentang" ekspansi semacam itu di tanah Palestina yang diduduki.

Sejak itu, mereka telah menduduki tanah itu dan membangun permukiman eksklusif bagi warga Israel di wilayah itu.

Para kritikus menilai aksi pemukiman itu sebagai pelanggaran yang jelas terhadap Konvensi Jenewa.

Dalam sebuah laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juli, pakar PBB Michael Lynk menyimpulkan bahwa pemukiman Israel merupakan kejahatan perang.

Pada tahun 2016, Dewan Keamanan PBB mengutuk permukiman tersebut dalam sebuah resolusi yang mengatakan mereka tidak memiliki validitas hukum.

Sejak menjabat pada Januari, Presiden Joe Biden dan para pembantu utamanya enggan mengkritik Israel di depan umum, selain mengeluarkan peringatan umum terhadap langkah-langkah yang mereka katakan merugikan solusi dua negara.

Baca juga: Warga Palestina Tolak Jadi Penyewa dan Akui Kepemilikan Israel Atas Sengketa di Sheikh Jarrah

Baca juga: Bocah Palestina Tewas Ditembak Tentara Israel Saat Berkendara dengan Keluarga

Biden juga telah menolak beberapa seruan progresif AS untuk mengkondisikan bantuan AS ke Israel, dengan berulang kali menekankan bahwa komitmen pemerintahannya terhadap keamanan Israel adalah “keras”.

Ketegangan antara pemerintahan Biden dan pemerintah Israel tampaknya muncul akhir pekan lalu setelah Israel menunjuk enam LSM Palestina sebagai organisasi teroris.

“Kami percaya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan masyarakat sipil yang kuat sangat penting untuk pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif,” kata Price pada hari Jumat ketika ditanya tentang penunjukan tersebut, seperti dikutip dari Al Jazeera. (Tribunnews.com/Alarabiya/Aljazeera/Hasanah Samhudi)

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas