Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Japan Post mengumumkan bahwa beberapa kepala kantor pos di Jepang dicurigai mengikuti kegiatan politik pemilu Jepang melalui kalender yang dibeli menggunakan uang perusahaan.

Japan Post telah memulai survei pencarian fakta atas kecurigaan bahwa mereka telah mengalihkan kalender yang dibeli dengan biaya perusahaan untuk kegiatan politik.

Hal ini diungkapkan oleh Hiroya Masuda, Presiden Japan Post Group, pada konferensi pers reguler pada tanggal 29 Oktober 2021.

Menurutnya, kantor pos diperbolehkan untuk membeli kalender dengan biaya perusahaan sebagai hadiah kepada pelanggan.

Tetapi sejak 2018, beberapa kepala kantor pos nasional didukung oleh National Postmasters Association dicurigai telah melakukan kegiatan politik.

Baca juga: Perusahaan Rintisan Jepang Rancang Turbin yang Manfaatkan Angin Topan

Kalender yang dibeli dengan uang perusahaan pos, dibagikan kepada para pendukung anggota parlemen sebagai bagian dari aktivitas politik mereka.

Zenkoku Yubin Kyokai adalah organisasi sukarela yang dibentuk oleh semua kepala kantor pos di Jepang dan memegang apa yang disebut "kandidat internal" dalam pemilihan Majelis Tinggi parlemen Jepang.

"Saya ingin memahami situasi sebenarnya dari garis antara bisnis perusahaan dan kegiatan politik. Oleh karena itu kami telah membentuk tim peneliti dan memulai survei pencarian fakta," kata Presiden Japan Post Group Hiroya Masuda pada konferensi pers.

Japan Post akan melakukan wawancara dengan kepala kantor pos untuk menyelidiki apakah kalender telah dialihkan fungsinya dan apakah ada pelanggaran aturan kerja seperti kegiatan politik selama jam kerja, dan akan mengumumkan hasil penyelidikan bulan depan.

Diskusi mengenai pos dan filateli dapat diikuti gratis para pecinta pos dan filateli Indonesia lewat whatsapp group gratis. Kirimkan email ke: filateli@jepang.com