Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Biro Evaluasi Administrasi Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang telah memutuskan untuk membuat rekomendasi kepada Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, mengenai langkah-langkah untuk mengurangi perlintasan kereta api tipe 4 tanpa penghalang.

"Kami mendesak operator kereta api untuk mengatasi kesulitan keuangan yang menjadi masalah dan membangun konsensus dengan daerah yang ingin bertahan," ungkap sumber Tribunnews.com, Sabtu (20/11/2021).

Ada 2.600 perlintasan kereta api yang tersisa di seluruh negeri, dan pemerintah Jepang berharap untuk menghilangkan perlintasan kereta api yang berbahaya dengan memperkuat dukungan bagi bisnis.

Perlintasan kereta api tipe 4 tidak memenuhi standar keselamatan perkeretaapian saat ini, dan pemerintah nasional dan bisnis menghapusnya atau meningkatkan menjadi perlintasan kereta api tipe 1 (dengan penghalang dan alarm).

Hingga akhir tahun 2019 secara nasional, terdapat 2.603 lokasi perlintasan kereta api yang berbahaya.

Meskipun sekitar 8 persen dari semua perlintasan kereta api, jumlah kecelakaan terjadi di tahun fiskal 2019, terhitung 13,7 persen (29) dari semua kecelakaan perlintasan kereta api (211).

Dalam 10 tahun hingga tahun yang sama, 74 orang meninggal.

Baca juga: Persentase Kenaikan Gaji Karyawan di Jepang Lebih Rendah Dibanding Tahun Lalu

Menurut survei yang dilakukan oleh Biro Evaluasi Administrasi pada 2020-21, jumlah perlintasan kereta api Tipe 4 (60.000 sekitar 60 tahun yang lalu), menurun menjadi sekitar 3.200 pada 2010, tetapi 50 dalam 10 tahun terakhir berkurang (ditutup).

Menurut survei terhadap 20 operator seperti JR dan perkeretaapian lokal, 80 persen dari total sekitar 600 lokasi yang dihapus atau diketik dalam 20 tahun hingga tahun fiskal 2019 adalah JR, dan jumlahnya tidak berkurang seperti yang diharapkan untuk perkeretaapian lokal.

Ketika ditanya mengapa banyak perkeretaapian lokal menyebutkan kesulitan keuangan, hal itu juga mencolok, membuat perbaikan tak dapat dilakukan di samping juga karena pertimbangan bagi warga yang mencari kelangsungan hidup.

Jika perlintasan ditutup jalur perjalanan warga jadi semakin jauh dan menyusahkan warga.

Berdasarkan Undang-Undang Promosi Peningkatan Perlintasan Kereta Api, pemerintah pusat dan daerah mensubsidi hingga lima per enam dari biaya pemasangan penghalang dan alarm hanya pada perlintasan kereta api yang memotong jalan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jalan seperti jalan nasional dan jalan kota.

Ada sekitar 1.400 perlintasan kereta api tipe 4 yang tidak berlaku, seperti di jalan pertanian dan jalan hutan, yang berarti lebih dari 50 persen dari total.

Baca juga: Perusahaan Pemasok Bensin Bakal Dapat Subsidi dari Pemerintah Jepang

Mengenai diskusi dengan warga, ada mekanisme untuk mempertimbangkan perbaikan perlintasan kereta api di "Dewan Peningkatan Perlintasan Kereta Lokal" yang dibuat oleh pemerintah pusat, bisnis, dan warga.

Namun ada beberapa kasus yang mengarah pada penghapusan Tipe 4.

Dalam keadaan ini, Biro Evaluasi Administrasi memutuskan bahwa rekomendasi kepada Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata diperlukan.

Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, biro dapat melakukan evaluasi kebijakan kementerian dan lembaga, membuat rekomendasi, dan meminta laporan selanjutnya.

"Ke depan, kami akan meminta Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata untuk melaporkan hal-hal tersebut," tambahnya.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.