TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden kembali memberikan sanksi terhadap Iran, Selasa (7/12/2021).

Menyikapi sanksi AS yang baru, Iran memperingatkan bahwa tindakan tersebut tidak akan mempengaruhi pembicaraan nuklir.

Unit Khusus Pasukan Penegak Hukum Iran dan Pasukan Khusus Kontra-Teror, serta beberapa pejabat masuk dalam daftar hitam Departemen Keuangan AS.

Melansir Al Jazeera, Washington menuduh mereka terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Baca juga: Tedengar Suara Ledakan di Dekat Fasilitas Nuklir Utama Iran, Rupanya Uji Coba

Baca juga: Iran Tembakkan Rudal Pertahanan Udara Dekat Fasilitas Nuklir Natanz, Sebut Sebagai Uji Coba

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menegur Washington karena mengumumkan sanksi, mengingat kedua negara terlibat dalam pembicaraan tidak langsung untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir multilateral 2015.

"Menggandakan sanksi tidak akan menciptakan pengaruh," tulisnya di Twitter.

Pernyataan Khatibzadeh tampaknya mencerminkan sikap pejabat Amerika yang sebelumnya memperingatkan Iran soal program nuklir yang dianggap tidak akan menguntungkan dalam negosiasi.

Baca juga: Sekelompok Investor Suntik Dana 1 Miliar Dolar AS ke Perusahaan Media Sosial Milik Donald Trump

Baca juga: Mantan Ajudan Donald Trump Ditegur saat Memutar Lagu Taylor Swift di Gedung Putih: Mau Dipecat?

Sejak mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian pada 2018, Washington telah menjatuhkan sanksi terhadap industri, lembaga pemerintah, dan pejabat Iran.

Sebagai tanggapan, Iran telah memperkaya uranium di luar batas yang ditetapkan oleh perjanjian itu, sementara juga membatasi akses pemantau internasional ke fasilitas nuklirnya.

Iran bersikeras bahwa semua sanksi AS harus dihapus untuk memulihkan perjanjian dan mempertahankan bahwa Washington masih menjadi pihak dalam pakta tersebut.

Baca juga: Biden dan Putin Bertemu Secara Virtual Bahas Situasi Ukraina

Baca juga: Cegah Lonjakan Kasus Covid dan Temuan Omicron, Biden Desak Suntikan Vaksin Booster

Tetapi pejabat pemerintahan Biden meragukan kesediaan Iran untuk menghidupkan kembali JCPOA.

"Apa yang kami lihat dalam beberapa hari terakhir adalah bahwa Iran saat ini tampaknya tidak serius melakukan apa yang diperlukan untuk kembali patuh, itulah sebabnya kami mengakhiri putaran pembicaraan di Wina ini," ungkap Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan kepada kantor berita Reuters dalam sebuah wawancara pada hari Jumat.

Berita lain terkait dengan Nuklir Iran

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)