TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Korea Selatan akan segera meluncurkan proyek percontohan untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), teknologi pengenalan wajah, dan ribuan kamera CCTV untuk melacak pergerakan orang yang terinfeksi virus corona, meskipun ada kekhawatiran tentang pelanggaran privasi.

Pejabat Kota mengatakan kepada Reuters bahwa proyek yang didanai secara nasional di Bucheon, salah satu kota terpadat di negara itu di pinggiran Seoul, akan mulai beroperasi pada Januari.

The Straits Times melansir Reuters yang mendapatkan dokumen rencana bisnis dari anggota parlemen Korea Selatan yang mengkritisi rencana ini.

Rencana bisnis setebal 110 halaman itu diserahkan ke Kementerian Sains dan ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Berdasarkan rencana bisnis tersebut, sistem ini menggunakan algoritme AI dan teknologi pengenalan wajah untuk menganalisis rekaman yang dikumpulkan oleh lebih dari 10.820 kamera CCTV.

Baca juga: Pemerintah Kembangkan Teknologi Artificial Intelligence untuk Tangani Covid-19

Baca juga: Menristek Beberkan Kecanggihan GeNose yang Gunakan Teknologi Artificial Intelligence

Sistem ini akan melacak pergerakan orang yang terinfeksi, siapa pun yang memiliki kontak dekat, dan apakah mereka mengenakan masker.

Pemerintah di seluruh dunia telah beralih ke teknologi baru dan memperluas kekuatan hukum untuk mencoba membendung gelombang infeksi Covid-19.

Menurut laporan Columbia Law School di New York bulan Maret, China, Rusia, India, Polandia, dan Jepang serta beberapa negara bagian AS termasuk di antara pemerintah yang telah meluncurkan atau setidaknya bereksperimen dengan sistem pengenalan wajah untuk melacak pasien Covid-19.

Pejabat Bucheon mengatakan sistem itu harus mengurangi tekanan terhadap tim tracing yang sudah kelelahan menangani kota dengan populasi lebih dari 800.000 orang, dan membantu menggunakan tim secara lebih efisien dan akurat.

Korea Selatan telah memiliki sistem pelacakan kontak berteknologi tinggi yang agresif yang mengumpulkan catatan kartu kredit, data lokasi ponsel dan rekaman CCTV, di antara informasi pribadi lainnya.

Baca juga: Tracer TNI Akan Dilatih Gunakan Aplikasi Pelacakan Kontak Erat Covid-19 Kemenkes

Baca juga: Korea Selatan Laporkan Rekor Tertinggi Kasus Harian dan Kematian Covid-19, Total 9 Kasus Omicron

Namun, itu masih bergantung pada sejumlah besar penyelidik epidemiologi, yang sering harus bekerja shift 24 jam, melacak dan menghubungi kasus-kasus potensial virus corona.

Dalam upaya mendapatkan pendanaan nasional untuk proyek percontohan pada akhir 2020 lalu, Wali Kota Bucheon Jang Deog-cheon berpendapat bahwa sistem seperti itu akan membuat pencarian lebih cepat.

“Terkadang dibutuhkan waktu berjam-jam untuk menganalisis satu rekaman CCTV. Menggunakan teknologi pengenalan visual akan memungkinkan analisis itu dalam sekejap," katanya di Twitter.

Menurut rencana bisnis tersebut, sistem ini juga dirancang untuk mengatasi fakta bahwa tim tracing harus sangat bergantung pada kesaksian pasien Covid-19, yang tidak selalu jujur ​​tentang aktivitas dan keberadaan mereka.

Kementerian Sains dan ICT mengatakan tidak memiliki rencana saat ini untuk memperluas proyek ke tingkat nasional.

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 Mencapai Rekor di Korea Selatan, Inggris, dan Prancis

Baca juga: Sebulan Fase Hidup Normal dengan Covid-19, Korea Selatan Alami Lonjakan Kasus Baru Covid-19

Dikatakan tujuan dari sistem ini adalah untuk mendigitalkan beberapa pekerjaan manual yang harus dilakukan oleh pelacak kontak saat ini.

Sistem Bucheon dapat secara bersamaan melacak hingga sepuluh orang dalam lima hingga sepuluh menit.

Sistem ini, sebut rencana bisnis itu, memotong waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan manual yang memakan waktu sekitar setengah jam hingga satu jam untuk melacak satu orang.

Pejabat itu mengatakan bahwa rencana percontohan menggunakan tim yang terdiri dari sekitar sepuluh staf di satu pusat kesehatan masyarakat untuk menggunakan sistem pengenalan bertenaga AI.

Juga disebutkan, Bucheon menerima 1,6 miliar won dari Kementerian Sains dan ICT dan menyuntikkan 500 juta won dari anggaran kota ke dalam proyek untuk membangun sistem.

Baca juga: Ancaman Varian Baru Covid-19 AY.4.2, Pemerintah Waspadai Pelaku Perjalanan dari Jepang dan Korea

Baca juga: Bakal Impor Rapid Test Berbasis Artificial Intelligence, Indofarma: Prosesnya Hanya 1 Menit

Meskipun ada dukungan publik yang luas untuk metode pelacakan dan penelusuran invasif yang ada, para pembela hak asasi manusia dan beberapa anggota parlemen Korea Selatan telah menyatakan keprihatinannya bahwa pemerintah akan menyimpan dan memanfaatkan data tersebut jauh melampaui kebutuhan pandemi.

"Rencana pemerintah untuk menjadi Big Brother dengan dalih Covid adalah ide neo-totaliter," kata Park Dae-chul, seorang anggota parlemen dari oposisi utama People Power Party, kepada Reuters.

"Benar-benar salah untuk memantau dan mengontrol publik melalui CCTV menggunakan uang pembayar pajak dan tanpa persetujuan dari publik," kata Park, yang memberikan rencana kota kepada Reuters.

Pejabat Bucheon mengatakan tidak ada masalah privasi karena sistem menempatkan mosaik di wajah siapa pun yang bukan subjek.

"Tidak ada masalah privasi di sini karena sistem melacak pasien yang dikonfirmasi berdasarkan Undang-Undang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular," kata pejabat itu kepada Reuters.

Baca juga: Jokowi akan Gunakan Artificial Intelligence untuk Pelayanan Publik, Pengamat: Ini Perlu Sosialisasi

"Pelacak kontak tetap berpegang pada aturan itu sehingga tidak ada risiko bocoran data atau pelanggaran privasi," katanya.

Menurutnya, aturan mengatakan pasien harus memberikan persetujuan mereka untuk pelacakan pengenalan wajah yang akan digunakan, tetapi bahkan jika mereka tidak setuju, sistem masih dapat melacak mereka menggunakan siluet dan pakaian mereka.

Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) mengatakan penggunaan teknologi tersebut sah selama digunakan dalam bidang hukum pengendalian dan pencegahan penyakit. (Tribunnews.com/TST/Hasanah Samhudi)