TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping melakukan panggilan video Rabu (15/12/2021) untuk membela kepentingan keamanan masing-masing di tengah tekanan dari Barat.

Dilansir SBS News, percakapan tersebut, yang berlangsung 8 hari setelah Putin berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam format yang sama, menggarisbawahi bagaimana permusuhan bersama terhadap Barat membawa Moskow dan Beijing lebih dekat.

"Saat ini, kekuatan internasional tertentu dengan kedok 'demokrasi' dan 'hak asasi manusia' sedang mencampuri urusan dalam negeri China dan Rusia," lapor Xinhua mengutip pernyataan Presiden Xi.

"Mereka secara brutal menginjak-injak hukum internasional dan norma-norma hubungan internasional yang diakui."

"China dan Rusia harus meningkatkan upaya bersama mereka untuk lebih efektif menjaga kepentingan keamanan kedua belah pihak," katanya.

Baca juga: Ketegangan Rusia-Ukraina Berlanjut, PM Inggris Boris Johnson Peringatkan Vladimir Putin

Baca juga: Inggris, AS, dan Australia Boikot Olimpiade Beijing 2022, China: Mereka akan Terima Konsekuensinya

Ajudan Kremlin Yuri Ushakov mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden Xi telah menawarkan dukungan kepada Vladimir Putin untuk mendapatkan jaminan keamanan yang mengikat bagi Rusia dari Barat.

Dia mengatakan kedua pemimpin itu juga menyatakan "pandangan negatif" mereka tentang penciptaan aliansi militer baru seperti kemitraan AUKUS antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat dan "Quad" Indo-Pasifik Australia, India, Jepang dan Amerika Serikat.

Sama-sama Berada di Bawah Tekanan

Saat ini China dan Rusia sama-sama berada di bawah tekanan negara-negara Barat.

China berada ditekan atas isu hak asasi manusia sementara Rusia dituduh melakukan ancaman ke Ukraina.

Kremlin mengatakan bahwa Putin memberi tahu Presiden Xi tentang percakapannya dengan Joe Biden.

Saat itu presiden AS memperingatkan Rusia agar tidak menginvasi Ukraina—yang disangkal oleh Moskow—dan Putin mengajukan tuntutannya untuk janji keamanan.

"Sebuah model kerja sama baru telah dibentuk antara negara-negara kita, antara lain berdasarkan pada prinsip-prinsip seperti tidak mencampuri urusan dalam negeri dan menghormati kepentingan satu sama lain," kata Putin kepada Presiden Xi.

Putin mengatakan dia berharap untuk bertemu dengan Presiden Xi di Olimpiade Musim Dingin di Beijing pada bulan Februari tahun depan.

Olimpiade Beijing sendiri diboikot AS dengan alasan "kekejaman" hak asasi manusia China terhadap Muslim di wilayah barat Xinjiang.

AS, Inggris, Kanada, dan Australia juga mengikuti langkah AS.

Negara-negara tersebut tidak mengirimkan perwakilan politik ke Olimpiade atas penyalahgunaan China terhadap Uyghur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Beijing dan Moskow mengecam boikot diplomatik tersebut.

Putin pada Rabu mengatakan kedua pemimpin menentang "setiap upaya untuk mempolitisasi olahraga dan gerakan Olimpiade", sebuah kritik yang berulang kali dilontarkan Rusia ke Barat.

Rusia diketahui telah menggunakan program doping yang didukung negara pada Olimpiade Musim Dingin 2014 di Sochi dan dilarang mengikuti kompetisi internasional setelahnya.

Atlet Rusia diperbolehkan bertanding sebagai pemain netral — tanpa bendera atau lagu kebangsaan Rusia — jika mereka dapat membuktikan bahwa catatan doping mereka bersih.

Putin telah menggunakan kemitraan Rusia dengan China sebagai cara untuk menyeimbangkan pengaruh AS sambil mencapai kesepakatan yang menguntungkan, terutama di bidang energi.

Ia dan Presiden Xi tahun ini sepakat untuk memperpanjang 20 tahun persahabatan dan perjanjian kerja sama.

Pemimpin Rusia itu mengatakan perdagangan bilateral naik 31 persen dalam 11 bulan pertama tahun ini menjadi $123 miliar.

Kedua negara bertujuan untuk melampaui $200 miliar dalam waktu dekat.

Putin mengatakan China menjadi pusat internasional untuk produksi vaksin Sputnik dan Sputnik Light Rusia terhadap COVID-19.

Kontrak telah ditandatangani dengan enam produsen untuk membuat lebih dari 150 juta dosis vaksin.

Sebelumnya, China, negara satu-partai yang otoriter, marah karena tidak diundang dalam KTT Joe Biden, mencap demokrasi AS sebagai "senjata pemusnah massal".

Para diplomat Beijing di luar negeri dan media yang dikendalikan negara meningkatkan propaganda yang mengkritik demokrasi Barat.

Sebaliknya, mereka menggembar-gemborkan "demokrasi rakyat", yang bertujuan untuk menopang legitimasi Partai Komunis yang berkuasa.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)