Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Komite Verifikasi Pemerintah Jepang mengungkap kasus pemalsuan data statistik yang dilakukan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang.

"Penyebabnya ditunjukkan oleh para pejabat pemerintahan serta eksekutif perusahaan sebagai bagian dari penyalahgunaan bagian kesadaran untuk menghindari pengejaran tanggung jawab," ungkap Kazumine Terawaki, Ketua Komite Verifikasi, Sabtu (14/1/2022).

Ketika kepercayaan pada statistik pemerintah--yang dianggap sebagai "informasi yang membentuk dasar bangsa,"-- telah diguncang oleh serangkaian skandal, pemerintah telah meminta langkah-langkah drastis untuk mencegah terulangnya kasus pemalsuan dokumen pemerintahan.

Masalahnya ditemukan dalam "Statistik Dinamis Perintah Kerja Konstruksi", yang menunjukkan tren pesanan yang diterima oleh industri konstruksi.

Berdasarkan instruksi dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, penanggung jawab prefektur menulis ulang (copy paste) kuesioner dari beberapa perusahaan.

Baca juga: Jepang Dihantam Tsunami akibat Letusan Gunung di Tonga, Warga Diminta Jauhi Pantai dan Muara Sungai

Dan sebagai hasilnya, angka setelah April 2013 dilebih-lebihkan dan dipalsukan.

Menurut laporan itu, asisten kepala bagian yang tiba di departemen yang bertanggung jawab pada 19 April segera menyadari masalah tersebut dan menghapus deskripsi tentang copy paste dari manual untuk prefektur.

Namun tidak ada instruksi yang diberikan untuk mengubah metode tersebut, dan penulisan ulang (copy paste) dilanjutkan setelahnya.

Pembantu kepala seksi mengimbau agar ada perbaikan. Namun rekan-rekan di sekitarnya tidak menganggap serius karena akan mengakibatkan beban kerja yang bertambah.

Konsultasi dengan para eksekutif dilakukan pada akhir 2019 setelah Badan Pemeriksa Keuangan, yang sedang melakukan penyelidikan pada kesempatan penipuan statistik terjadi di Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan.

Bahkan setelah itu, sikap negatif terhadap keterbukaan informasi masih menyolok, seperti tidak melaporkan hasil verifikasi angka yang digelembungkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Mengenai rangkaian tanggapan, laporan tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata tetapi juga departemen statistik dari masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah ternyata tidak memiliki anggaran dan personel yang memadai.

Baca juga: Dampak Tsunami Tonga Hingga ke Jepang, Sejak Dini Hari Tadi Masyarakat Diimbau Segera Mengungsi

Dan ada latar belakang bahwa presedennya adalah "mudah dan praktis" bagi penanggung jawab.

Profesor Emeritus Fumio Funaoka dari Universitas Shinshu, yang bergabung dengan komite verifikasi, mengatakan pada konferensi pers 14 Januari 2022 bahwa setiap kementerian dan lembaga tidak memiliki ruang untuk meningkatkan statistik karena pekerjaan sehari-hari dan bahwa upaya lintas pemerintah sangatlah diperlukan.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang.

Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.