Dituduh Bekerja Untuk Rusia, Empat Warga Ukraina Dijatuhi Sanksi Oleh Amerika Serikat
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap empat warga Ukraina yang dituduh bekerja untuk Rusia dan mendestabilisasi Ukraina
Editor: hasanah samhudi
TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap empat warga negara Ukraina, termasuk dua anggota parlemen, pada Kamis (20/1/2022).
AS menuduh mereka bekerja atas nama badan intelijen Rusia untuk menggoyahkan Ukraina sebelum kemungkinan invasi Rusia ke negara itu.
Washington mengumumkan langkah-langkah itu dan berjanji untuk berkoordinasi dengan Kyiv untuk mengidentifikasi, mengekspos, dan mengenakan biaya pada orang-orang Ukraina yang bekerja atas arahan Moskow.
Empat orang tersebut adalah dua anggota parlemen Ukraina saat ini, Taras Kozak dan Oleg Voloshyn.
Dua orang lainnya adalah Vladimir Sivkovich dan Volodymyr Oliynyk yang merupakan dua mantan pejabat.
Baca juga: Joe Biden Prediksi Putin akan Menyerang Ukraina, Ancam Rusia Jika Hal Itu Terjadi
Baca juga: Rusia-Belarusia Latihan Perang, AS Peringatkan Rusia Bisa Serang Ukraina Kapan Saja
“Tindakan ini untuk menargetkan, menyoroti, dan menghentikan upaya destabilisasi Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina,” kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.
“(Tindakan) Ini terpisah dan berbeda dari sejumlah tindakan yang disiapkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk menimbulkan dampak ekonomi dan sistem keuangan yang berat bagi Rusia jika ingin menginvasi Ukraina,” katanya.
Pemerintahan Biden menyebut potensi invasi Rusia ke Ukraina sebagai invasi lebih lanjut karena Rusia mencaplok Semenanjung Krimea Ukraina pada 2014 dan tak lama kemudian mendukung pemberontakan separatis di timur negara itu.
Militer Rusia telah mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan negara itu dengan Ukraina.
Hal ini memicu kekhawatiran AS dan Eropa bahwa Rusia mungkin bersiap untuk invasi yang akan segera terjadi terhadap tetangganya.
Baca juga: Jerman Tolak Kirim Senjata ke Ukraina karena Khawatir Tingkatkan Eskalasi
Baca juga: Amerika Serikat dan Sekutu Eropa Siap Bertemu Rusia di NATO Bahas Ukraina
Washington telah memperingatkan Moskow tentang konsekuensi besar jika Rusia melakukan serangan.
Rusia telah membantah bahwa mereka berencana untuk menyerang Ukraina, tetapi dengan keras menentang upaya Ukraina bergabung dengan NATO.
Moskow berusaha mendapatkan jaminan bahwa aliansi militer yang dipimpin AS itu akan menghentikan ekspansi ke timur, ke bekas republik Soviet.
Pembicaraan antara pejabat AS dan Rusia dan negosiasi terpisah antara Rusia dan NATO awal bulan ini gagal menyelesaikan kebuntuan.
Para pejabat AS mengatakan mereka terus mencari diplomasi dengan Rusia untuk mengakhiri krisis.
Baca juga: 1.000 Pasukan Rusia Ikut Latihan Militer Memukul Mundur Serangan Musuh Terkait Ukraina
Baca juga: Putin: Tanggapan Rusia Bisa Bervariasi Jika AS dan NATO Tidak Sepakat Tentang Ukraina
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di Jenewa pada Jumat (21/1/2022) waktu setempat.
Blinken memperingatkan pada Kamis (20/1/2022) bahwa setiap tindakan agresi baru dari Rusia terhadap Ukraina akan mendapat tanggapan yang cepat, keras, dan bersatu dari AS dan mitranya.
Sementara itu, dalam pernyataannya mengenai sanksi pada Kamis (20/1/2022), Departemen Keuangan AS menuduh Kozak, salah satu dari dua anggota parlemen Ukraina saat ini, menyebarkan disinformasi melalui beberapa saluran berita yang ia kendalikan di Ukraina.
Dikatakan, Voloshyn bekerja dengan aktor Rusia untuk melemahkan pejabat pemerintah Ukraina dan mengadvokasi atas nama Rusia.
Sementara Oliynyk dituduh mengumpulkan informasi tentang infrastruktur penting di Ukraina atas nama Rusia.
Baca juga: Presiden Biden Ingatkan Sanksi Amerika Serikat Jika Rusia Serang Ukraina: Ini Jawaban Presiden Putin
Sementara Sivkovich, menurut Departemen Keuangan AS, bekerja dengan jaringan agen intelijen Rusia untuk melakukan operasi pengaruh, termasuk upaya untuk membuat Kyiv secara resmi menyerahkan Krimea ke Moskow.
Sanksi tersebut membekukan masing-masing aset mereka di AS dan melarang warga Amerika berbisnis dengan mereka. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)