AS, Inggris, dan Kanada Keluarkan Sanksi Baru untuk Myanmar, Tepat Satu Tahun Setelah Kudeta
Setahun setelah kudeta, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Kanada memberlakukan sanksi baru terhadap para pejabat di Myanmar.
Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Kanada memberlakukan sanksi terhadap para pejabat di Myanmar pada Senin (31/1/2022).
Tindakan tersebut menandai satu tahun sejak militer merebut kekuasaan dan memicu kekacauan di Myanmar.
Aksi bersama oleh tiga negara, yang semuanya telah menjatuhkan sanksi kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing dan anggota pemerintah militer lainnya, menargetkan pejabat pengadilan yang terlibat dalam penuntutan terhadap peraih Nobel yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, sebagaimana dilansir CNA.
Washington juga menjatuhkan sanksi pada direktorat yang bertanggung jawab untuk membeli senjata untuk junta dari luar negeri, yang diduga sebagai pedagang senjata dan sebuah perusahaan yang dikatakan memberikan dukungan keuangan kepada junta.
Baca juga: Situasi Memburuk, Perusahaan Migas Besar Australia Cabut dari Myanmar
Baca juga: Presiden Jokowi Bahas Situasi Myanmar Saat Bertemu PM Singapura di Bintan
Militer telah menahan Aung San Suu Kyi dan anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sejak kudeta 1 Februari 2021.
Militer mengeluhkan kecurangan dalam pemilihan November 2020 yang dimenangkan NLD dengan telak.
Pemantau mengatakan pemungutan suara itu mencerminkan keinginan rakyat negara itu.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan tindakan terkoordinasi itu menunjukkan dukungan internasional bagi rakyat Myanmar dan akan "lebih meningkatkan akuntabilitas atas kudeta dan kekerasan yang dilakukan oleh rezim", mengutip hampir 1.500 orang tewas dan 10.000 ditahan oleh militer yang berusaha untuk mengonsolidasikan kontrol.
Departemen Keuangan mengatakan pihaknya menambahkan total tujuh individu dan dua entitas ke daftar sanksi pada hari Senin.
Mereka termasuk jaksa agung junta, Thida Oo, yang kantornya dikatakan telah membuat tuduhan bermotif politik terhadap Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi diadili dalam lebih dari selusin kasus dan sejauh ini telah dijatuhi hukuman gabungan enam tahun penjara.
Namun, dia menyangkal semua tuduhan.
Departemen Keuangan juga mendaftarkan ketua Mahkamah Agung Myanmar dan ketua Komisi Anti-Korupsi, yang dikatakan juga terlibat dalam penuntutan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin NLD.
Tindakan tersebut membekukan aset AS apa pun dari mereka yang masuk daftar hitam dan umumnya melarang orang Amerika untuk berurusan dengan mereka.
Kanada mengumumkan akan menambahkan tiga pejabat peradilan yang sama ke daftar sanksinya.
Baca juga: Junta Myanmar Ajukan 5 Tuduhan Korupsi Baru Terhadap Aung San Suu Kyi
Baca juga: Jokowi Kembali Tegaskan Pentingnya Implementasi 5 Butir Konsensus ASEAN untuk Masalah Myanmar
Sementara Inggris mendaftarkan jaksa agung dan ketua komisi korupsi serta ketua komisi pemilihan Myanmar yang ditunjuk junta, menurut sebuah pernyataan dari Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Asing.
Washington juga menambahkan direktorat militer Myanmar yang bertanggung jawab untuk membeli senjata dari luar negeri; seorang tersangka pedagang senjata, Tay Za, dan dua putranya yang sudah dewasa; dan KT Services & Logistics Company Limited dan CEO-nya, Jonathan Myo Kyaw Thaung.
Perusahaan itu, yang menurut Treasury menyewa pelabuhan di Yangon dari perusahaan milik militer seharga US$3 juta per tahun, adalah bagian dari KT Group, konglomerat yang telah melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan dari Singapura, Thailand, dan Filipina.
(Tribunnews.com/Yurika)
Sumber: TribunSolo.com
