Aliansi sekarang memiliki 30 anggota.

Dikutip dari laman resminya, NATO berkomitmen untuk penyelesaian sengketa secara damai.

Jika upaya diplomatik gagal, NATO memiliki kekuatan militer untuk melakukan operasi manajemen krisis.

Ini dilakukan di bawah klausul pertahanan kolektif perjanjian pendiri NATO Pasal 5 Perjanjian Washington atau di bawah mandat PBB, sendiri atau bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional.

Sebagai informasi, Negara anggota NATO sepakat untuk bertindak sebagai aliansi keamanan kolektif, artinya menjamin keamanan dan pertahanan bersama melalui sarana militer dan politik, jika salah satu negara anggotanya mendapat ancaman dari luar.

Prinsip ini tercantum dalam pasal 5 piagam NATO tentang klausul pertahanan kolektif.

Disebutkan "Para pihak setuju bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari anggotanya di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota."

Setiap anggota akan membantu pihak yang diserang dan bersama-sama membentuk "pertahanan kolektif" dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, termasuk penggunaan angkatan bersenjata, "untuk memulihkan dan menjaga keamanan di wilayah Atlantik Utara."

Kenapa Rusia tidak gabung NATO?

NATO yang beranggotakan 30 negara juga mengeklaim, terus berupaya membangun hubungan yang konstruktif dengan Rusia, tetapi akan bergantung pada tindakan Moskwa terhadap hukum internasional dan komitmen internasional.

Baca juga: Negara Mana Saja yang Memasok Senjata ke Ukraina?

Lantas, kenapa Rusia tidak masuk NATO sampai sekarang? Berikut sejumlah analisanya seperti dikutip dari Kompas.com

Kendali atas angkatan bersenjata

NATO mewajibkan negara-negara anggotanya memiliki kendali sipil dan demokratis atas angkatan bersenjata mereka. Ini adalah prinsip dasar yang memungkinkan integrasi militer dan interoperabilitas antar-anggota.

Meskipun anggota NATO sistem politiknya berbeda-beda, seperti republik presidensial dan parlementer, mereka semua anggaran pertahanannya transparan dan memiliki pengawasan publik serta legislatif atas urusan militer masing-masing.