Menlu RI: Jadikan Indo-Pasifik Busur Perdamaian, Bukan Permusuhan
Tanpa perdamaian, stabilitas dan tanpa menghormati hukum internasional, dunia bisa kehilangan semua potensinya
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi kembali menekankan isu perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik saat menghadiri Sidang Pleno - Forum Menteri untuk Kerjasama di Indo-Pasifik di Paris Perancis, Selasa (22/2/2022).
Retno mengingatkan pentingnya kerja sama semua pihak untuk menjadikan Indo Pasifik sebagai busur perdamaian, bukan busur permusuhan.
“Kami ingin menjadi katalis pemulihan global, melalui langkah-langkah strategis, kolaboratif, dan konkrit yang membawa hasil nyata bagi manfaat masyarakat kita. Harapan kami hal yang sama dapat dicontoh di kawasan Indo-Pasifik,” kata Retno dalam pidatonya.
Menlu RI mengutip ucapan Presiden Joko Widodo pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Jakarta beberapa waktu tentang pentingnya menciptakan sinergi dan kolaborasi.
“Ini bukan saatnya untuk memulai persaingan dan ketegangan baru yang mengganggu pemulihan global. Sebaliknya, kita semua harus segera fokus untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi. Inilah semangat Presidency G20 Indonesia,” lanjutnya.
Baca juga: Bertemu Menlu Perancis, Retno Marsudi Ungkap Tekad RI Jadi Hub Pengembangan Vaksin mRNA di Asia
Retno berujar Indonesia sepenuhnya menyadari pentingnya pertumbuhan Indo-Pasifik bagi perekonomian dunia.
Namun, tanpa perdamaian, stabilitas dan tanpa menghormati hukum internasional, dunia bisa kehilangan semua potensinya.
Hal ini juga menjadi pembahasan para Menlu ASEAN saat mengadakan pertemuan retret di Phnom Penh pekan lalu, antara lain memperkuat kerja sama konkret untuk mengimplementasikan 4 bidang prioritas Outlook ASEAN tentang Indo-Pasifik.
“Bagi Indonesia, Indo-Pasifik adalah lautan peluang dan terlalu besar untuk dikuasai oleh satu negara. Oleh karena itu, keamanan bersama, stabilitas bersama, dan kemakmuran bersama di kawasan Indo-Pasifik harus menjadi barang publik. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kerjasama strategis,” kata Menlu.
Menlu menekankan agar dunia mengembangkan paradigma positif dalam memahami persaingan, yakni dengan menghindari persaingan yang menyebabkan konflik terbuka.
Oleh karena itu, penting bagi masing-masing negara menghormati hukum internasional.
Menlu Ri juga mendorong sinergi antar inisiatif Indo-Pasifik.
Caranya dengan mensinergikan berbagai inisiatif yang berkaitan dengan masalah keamanan, kerja sama konkrit juga harus diupayakan di ranah maritim; keberlanjutan dan transisi hijau; perdagangan dan investasi; serta konektivitas dan SDGs.
“Ini akan memperdalam kemitraan kita, membangun kepercayaan, dan pada gilirannya mengurangi risiko keamanan,” ujarnya.
“Mari kita sinergikan inisiatif kita untuk masyarakat Indo-Pasifik,” tutup Menlu.