Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, BRUSSELS - Uni Eropa (UE) memperpanjang sanksi pribadi terhadap Belarus selama satu tahun, setelah dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina, mengutipsebuah dokumen yang diterbitkan dalam jurnal resmi UE.

Sputnik News, Jumat (25/2/2022) melansir, dokumen itu menyebutkan sanksi Uni Eropa terhadap Belarus akan tetap berlaku hingga 28 Februari 2023.

Sebelumnya pada Kamis kemarin, Dewan Eropa mengumumkan bahwa sanksi baru UE terhadap Rusia, yang diperkenalkan atas operasi militer di Ukraina, juga akan menargetkan Belarus karena turut mengambil peranan dalam krisis ini.

Sementara itu, paket kedua terkait sanksi anti-Rusia turut diterapkan Uni Eropa (UE) dan mempengaruhi 70 persen dari sektor perbankan Rusia dan perusahaan utama milik negara, termasuk perusahaan pertahanan.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Komisi Eropa (EC) Ursula von der Leyen kepada wartawan di Brussels, Belgia, Jumat waktu setempat.

Baca juga: Rusia Kuasai Pasokan Gas dan Minyak ke Eropa, Amerika Serikat Bisa Apa?

"Pertama, paket ini termasuk sanksi keuangan, menargetkan 70 persen dari pasar perbankan Rusia dan perusahaan milik negara, termasuk di bidang pertahanan," kata von der Leyen, dalam konferensi pers setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat Uni Eropa di Ukraina.

Baca juga: Jepang Bekukan 3 Bank Rusia sebagai Sanksi Ekonomi dan Keuangan

Dalam kata-katanya, UE akan membatasi akses Rusia ke teknologi canggih dan semikonduktor.

"Kami akan menekan akses Rusia ke teknologi penting yang dibutuhkan untuk membangun masa depan yang makmur, seperti semikonduktor atau teknologi mutakhir," tegas von der Leyen.

Baca juga: Antisipasi Pasokan Gandum dari Ukraina Terganggu, Pengamat Sarankan Switching ke Australia

Sebagai bagian dari sanksi yang menargetkan sektor energi Rusia, UE juga akan melarang ekspor 'instrumen yang penting untuk menyuling minyak'.

"Instrumen ini dibuat di Eropa, unik dan tidak dapat digantikan secara global oleh pemasok lain," jelas von der Leyen.

Menurutnya, ini akan menghalangi Rusia dalam upayanya memodernisasi kilang minyaknya, yang menghasilkan pendapatan sebesar 24 miliar euro pada 2019.

Langkah lainnya yang disebutkan oleh Von der Leyen adalah menghapus akses istimewa ke UE bagi pengusaha dan diplomat Rusia.