Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, MOSKWA - Saat Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus untuk melindungi Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR) pada 24 Februari lalu, ia menggambarkan tujuannya sebagai 'demiliterisasi dan denazifikasi' Ukraina.

Juru bicaranya kemudian menjelaskan bahwa 'denazifikasi' berarti bahwa Rusia berencana untuk membebaskan Ukraina dari neo-Nazi, pendukung mereka, dan ideologi mereka.

Dikutip dari laman Sputnik News, Minggu (27/2/2022), Rusia telah berulang kali memperingatkan negara-negara asing tentang neo-Nazi yang mengambil alih Ukraina setelah kudeta yang didukung Barat pada 2014 lalu.

Namun, negara-negara Barat diduga memilih untuk mengabaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh rezim Ukraina.

Lalu apa saja kejahatan yang dimaksud Putin?

Membakar rumah serikat pekerja, dengan orang-orang yang masih ada di dalamnya

Sebagai nasionalis dan neo-Nazi, pemerintah Ukraina secara ilegal merebut kekuasaan di seluruh penjuru negara itu.

Begitu pula dengan bentrokan antara neo-Nazi dan pengunjuk rasa anti-Maidan yang terjadi di seluruh negeri.

Namun apa yang terjadi di Odessa pada 2 Mei 2014 akan dikenang sebagai salah satu catatan tergelap dalam sejarah Ukraina.

Setelah pertempuran jalanan dengan neo-Nazi, para pengunjuk rasa anti-Maidan membarikade diri mereka di sebuah rumah serikat pekerja lokal.

Sedangkan lawan mereka, yang didukung oleh otoritas baru Ukraina, mengepung gedung dan membakarnya menggunakan bom molotov.

Saat kobaran api berkobar di lantai dua dan tiga gedung itu, beberapa ratus orang yang terperangkap dalam bangunan tersebut berusaha mati-matian untuk melarikan diri.

10 di antaranya jatuh hingga tewas, 32 lainnya meninggal karena luka bakar parah dan sesak napas akibat asap, sementara itu 250 lainnya berhasil lolos dari jebakan maut dengan menderita berbagai luka saat petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian satu jam setelah kebakaran terjadi.

Kejahatan perang batalion relawan Nasionalis dibongkar, namun tidak dituntut

Selain mengerahkan pasukan reguler untuk menembaki kota-kota DPR dan LPR, kepemimpinan Ukraina yang baru ini diklaim menarik beberapa pihak yang disebut sebagai 'batalion sukarelawan'.

Mereka merupakan kelompok orang-orang bermasalah, seringkali kaum nasionalis dan mantan narapidana, lalu didanai serta dilengkapi oleh oligarki Ukraina dan pengusaha dengan koneksi ke pemerintahan baru.

Baca juga: Warga Rusia dan Ukraina di Tokyo Jepang Unjuk Rasa Damai, Hentikan Perang

Anggota mereka sering terlibat dalam berbagai kejahatan perang, mulai dari penjarahan hingga pembunuhan warga sipil dan pemerkosaan.

Satu batalion tersebut dijuluki 'Tornado' dan dibubarkan pada Desember 2014 oleh Ukraina, menyusul banyaknya laporan kejahatan.

Namun mirisnya, anggotanya tidak pernah diadili, bahkan banyak diantara mereka hanya pindah ke batalyon lain.

Kejahatan dari batalion sukarelawan terkenal lainnya 'Aidar' juga telah diselidiki, didokumentasikan, dan diungkap oleh organisasi nirlaba Amnesty International.

Kendati demikian, perbuatan mereka yang mengerikan itu tetap tidak mendapatkan hukuman.

Salah satu dari banyak kejahatan diungkap oleh milisi DPR di dekat tambang 'Kommunar', di mana mereka menemukan mayat 4 wanita dan beberapa laki-laki, semuanya warga sipil.

Mereka diikat, disiksa, dan dieksekusi dengan cara ditembak di kepala atau dipenggal.

Salah satu dari 4 wanita itu diyakini telah diperkosa oleh para pejuang batalion.

Penganiayaan ilegal, penahanan, dan pembunuhan anggota oposisi dan wartawan

Kaum nasionalis dan neo-Nazi yang duduk di pemerintahan Ukraina juga memiliki 'sejarah yang kaya' dalam hal melakukan kejahatan dan pelanggaran HAM.

Banyak dari mereka secara cermat dikumpulkan dalam Buku Putih setebal 80 halaman yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri Rusia.

Pada pertengahan Juni 2014, kurang dari 5 bulan setelah merebut kekuasaan, otoritas Ukraina yang baru mulai melanggar hak-hak rakyat yang mengekspresikan pendapat dan kebebasan pers.

Baca juga: Mengupas Tiga Akar Masalah Krisis Rusia vs Ukraina, Presiden Putin Tidak Mau Kejayaan Soviet Hilang

Tidak hanya itu, otoritas ini juga melakukan pencarian dan penahanan terhadap para pengunjuk rasa serta jurnalis, hingga memblokir wartawan media asing agar tidak memasuki negara itu.

Pemerintah Ukraina yang baru bahkan tidak segan-segan mengancam dan menculik lawan politik, politisi, termasuk anggota parlemen yang menentang perang melawan DPR dan LPR, serta mereka yang keberatan dengan kudeta.

Beberapa politisi oposisi dan jurnalis independen juga dibunuh, diduga oleh nasionalis dan neo-Nazi yang sama, dengan banyak kasus yang belum terpecahkan hingga hari ini.

Pembunuhan Oles Buzyna, seorang jurnalis Ukraina yang dikenal karena pandangannya yang pro-Rusia, adalah salah satu kasus yang paling menonjol.

Buzyna ditembak mati di luar rumahnya oleh orang tak dikenal di Kiev hanya sehari setelah pembunuhan mantan anggota parlemen Oleg Kalashnikov di rumahnya.

Kasus-kasus itu tidak pernah diselesaikan, namun mereka diyakini terkait dengan keterlibatan para korban dengan gerakan anti-Maidan.

Diskriminasi terhadap apapun yang berhubungan dengan Rusia

Selain membiarkan pelaku kejahatan perang tidak dihukum dan tetap memburu lawan politik mereka, kepemimpinan Ukraina dianggap sering mendorong diskriminasi di seluruh negeri terhadap apapun yang berhubungan dengan Rusia atau bahasa Rusia.

Kebijakan ini terungkap dalam berbagai bentuk, mulai dari seruan yang relatif tidak berbahaya untuk menahan diri dari membeli barang-barang Rusia.

Kemudian pemecatan akademisi Rusia yang mengajar sastra Rusia, penahanan pelancong berbahasa Rusia tanpa dasar hukum, larangan resmi atas produk tertentu Rusia, menggambar swastika pada peringatan Perang Dunia Kedua dan korban holocaust, serta mengizinkan pawai neo-Nazi yang menampilkan seruan untuk 'membunuh orang Rusia' yang tinggal di Ukraina.

Daftar ini berlanjut dengan lebih banyak kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin nasionalis Ukraina selama 8 tahun terakhir, namun tidak tercermin dalam Buku Putih.

Selama bertahun-tahun, Rusia telah meminta negara-negara Barat untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM, pembunuhan ilegal, dan kejahatan perang yang dilakukan oleh otoritas Ukraina yang berkuasa setelah kudeta 2014.

Rusia bahkan menunjukkan bahwa banyak dari kasus-kasus itu dilakukan oleh neo-Nazi terhadap Rusia atau orang-orang berbahasa Rusia.