Zelensky Laporkan Rusia Ke Pengadilan Tinggi PBB, Rusia Berkilah Serang Ukraina Hindari Genosida

TRIBUNNEWS.COM, DEN HAAG -- Saling tuding antara pemerintah Ukraina dan Rusia terkait invasi negeri Beruang Merah bakalan terjadi bila perang ini masuk ke pengadilan tinggi PBB.

Negara pimpinan Volodymyr Zelensky itu hari ini dijadwalkan meminta bantuan kepada pengadilan tinggi PBB agar mengeluarkan keputusan darurat yang mengharuskan Rusia menghentikan invasinya.

Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, tindakan militer Rusia di Ukraina memang diperlukan untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida.

Baca juga: Invasi Rusia ke Ukraina Hari Ke-12, Ini Peristiwa yang Terjadi

Ukraina juga mengkritik Rusia yang selama ini merasa sedang mencegah genosida.

Orang-orang yang dimaksud Putin adalah warga Ukraina yang berbicara dalam bahasa Rusia, yaitu mereka yang tinggal di Ukraina timur.

Ukraina merasa alasan tersebut tidak mendasar dan klaim upaya genosida sama sekali tidak benar.

Ukraina mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) untuk segera menindak Rusia karena tidak ada pembenaran hukum untuk invasi.

Baca juga: Giliran PayPal yang Tangguhkan Layanan di Rusia

Presentasi Ukraina di ICJ akan berlangsung hari Senin, sementara pihak Rusia akan diberi waktu untuk meresponsnya pada hari Selasa (8/3/2022).

Kasus yang akan diangkat Ukraina ke ICJ mengacu pada interpretasi perjanjian 1948 tentang pencegahan genosida. Baik Ukraina maupun Rusia sama-sama menandatangani perjanjian tersebut.

Alasan Putin yang hendak mencegah genosida tersebut telah lama dikritik banyak pihak.

Pekan lalu, dewan eksekutif Asosiasi Internasional Cendekiawan Genosida mengatakan bahwa Putin telah menyalahgunakan istilah genosida.

Baca juga: Dampak Invasi, Netflix Hentikan Layanannya di Rusia

"Sama sekali tidak ada bukti bahwa ada genosida yang terjadi di Ukraina," kata presiden asosiasi, Melanie O'Brien, kepada Reuters.

Setelah laporan diterima, ICJ dapat melahirkan langkah-langkah sementara dalam hitungan hari atau minggu untuk mencegah situasi memburuk. Setelah itu, ICJ akan melihat kelayakan suatu kasus, atau apakah ia memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut.

Berkaca pada kasus aneksasi Krimea tahun 2014, saat itu ICJ memerintahkan kedua belah pihak untuk tidak memperburuk perselisihan.