TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, menyampaikan posisi Indonesia terkait adanya konflik antara Ukraina dan Rusia.

Prabowo menegaskan Indonesia tidak menyatakan keberpihakannya pada salah satu negara, baik itu Ukraina maupun Rusia.

Indonesia, jelas Prabowo, berupaya untuk tetap berada di posisi netral.

Sebaliknya, Indonesia berharap kedua negara yang terlibat konflik ini dapat segera mengambil jalan damai dengan melakukan dialog.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam konferensi pers ketika bertemu dengan Menteri Pertahanan Nasional Yunani, Nikolaos Panagiotopoulo, di kota Athena, Yunani, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Krisis Energi di Ukraina Akibat Invasi Rusia, Inggris akan Beri Bantuan 500 Generator Portabel

Baca juga: Komite Investigasi Rusia Selidiki Eksekusi Massal Warga Sipil di LPR

"Kami mendesak semua pihak dalam situasi Ukraina untuk segera memulai dialog damai dan segera menyelesaikan permasalahan ini."

"Ini posisi kami, kita tentu berharap dan berdoa untuk terciptanya situasi damai pada krisis Ukraina," ujar Prabowo dikutip dalam tayangan Kompas TV, Senin (14/3/2022).

Sebelumnya, pada Jumat (25/2/2022) lalu, Kemlu merilis pernyataan menyikapi konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina.

Berikut isi lima poin pernyataan yang disampaikan Kemlu menyikapi konflik Rusia dengan Ukraina:

​1. Penghormatan terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan, penting untuk terus dijalankan.

2. Oleh karenanya, Serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia

3. Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak  agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.

Baca juga: Rusia Geram dengan Sanksi Singapura, Sarankan Hindari Isu yang Jauh dari Asia

4. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi.

5. Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri,  telah mempersiapkan rencana evakuasi WNI. Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pemerintah.

Rusia dan Ukarina Gelar Negosiasi Virtual

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Rusia dan Ukraina kembali menggelar negosiasi pada Senin (14/3/2022) waktu setempat.

Negosiasi kali ini digelar dengan dalam format virtual.

Informasi ini disampaikan Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada hari Minggu kemarin.

"Ya," kata Peskov, saat ditanya apakah negosiasi selanjutnya akan diadakan secara online.

4 Kali Telah Lakukan Negosiasi

Putaran pertama negosiasi antara kedua negara itu diadakan di wilayah Gomel Belarus pada 28 Februari lalu dan berlangsung selama 5 jam.

Karena belum menemukan hasil, maka negosiasi putaran kedua diadakan pada 3 Maret di Belovezhskaya Pushcha, juga di Belarus.

Negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan tentang 'koridor kemanusiaan' untuk mengevakuasi warga sipil.

Selanjutnya, negosiasi putaran ketiga digelar pada 7 Maret, di wilayah Brest, yang juga berada di wilayah Belarus.

Negosiasi keempat kemudian terselenggara pada 10 Maret.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bertemu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba di sela-sela forum diplomatik di Antalya, Turki.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fitri Wulandari)