Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) mengumumkan dikenakannya sanksi tambahan terhadap 11 perwakilan berpangkat tinggi dari pasukan Rusia dan kompleks industri militer negara itu pada Senin kemarin.

Deretan nama tersebut termasuk diantaranya Kepala Garda Nasional Rusia Viktor Zolotov, Kepala Layanan Federal Rusia untuk Kerja Sama Teknis-Militer Dmitry Shugayev, CEO Rosoboronexport Alexander Mikheyev serta 8 Wakil Menteri Pertahanan Rusia.

"Dunia telah menyaksikan dengan ngeri saat Rusia melakukan serangan terencana, tidak beralasan, dan tidak dapat dibenarkan terhadap Ukraina. Invasi lebih lanjut Rusia ke Ukraina. Hari ini, Kementerian Luar Negeri akan terus membebankan biaya besar pada para pemimpin pertahanan Rusia," kata Departemen Luar Negeri AS, dalam pernyataannya.

Dikutip dari laman TASS, Selasa (15/3/2022), departemen tersebut menyampaikan bahwa 11 orang itu merupakan tokoh yang sedang ditunjuk sesuai dengan E.O. 14024 Bagian 1(a)(i), sebagai orang yang beroperasi atau telah beroperasi di sektor pertahanan dan material terkait ekonomi Federasi Rusia.

Sementara itu, 8 Wakil Menteri Pertahanan Rusia yang mendapatkan sanksi diantaranya Alexey Krivoruchko, Timur Ivanov, Yunus-Bek Evkurov, Dmitry Bulgakov, Yury Sadovenko, Nikolay Pankov, Ruslan Tsalikov dan Gennady Zhidko.

"Dimasukkannya nama-nama itu ke daftar sanksi, berarti pembekuan pada semua aset Rusia di AS dan larangan bagi warga negara AS atau perusahaan AS untuk berbisnis dengan orang-orang dalam daftar tersebut," jelas Departemen Luar Negeri AS.

Baca juga: Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Jatuhkan Sanksi untuk Moskow, Singapura Tuai Kritik Rusia

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi nasionalnya pada 24 Februari lalu bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para Kepala Republik Donbass, ia telah memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus di Ukraina.

Hal ini ia klaim dilakukan untuk melindungi orang-orang 'yang telah mengalami pelecehan dan genosida oleh rezim Ukraina selama 8 tahun.

Kendati demikian, pemimpin Rusia itu kemudian menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.

Saat mengklarifikasi perkembangan yang sedang berlangsung, Kementerian Pertahanan Rusia pun menegaskan bahwa pasukannya tidak menargetkan kota-kota di Ukraina.

Baca juga: Amerika Serikat Peringatkan China Agar Tidak Membantu Rusia, Ancam Sanksi Ekonomi

Namun hanya terbatas pada upaya menyerang dan melumpuhkan infrastruktur militer negara tetangganya itu.

Menanggapi invasi ini, AS, Uni Eropa (UE), Inggris dan sejumlah negara lain akhirnya memberlakukan sanksi terhadap warga dan perusahaan Rusia.

Sumber: https://tass.com/world/1422095