Tentara baru-baru ini tampaknya telah memperluas serangannya ke Negara Bagian Chin di barat dan Negara Bagian Kayin di tenggara juga.

Hari Angkatan Bersenjata tahun lalu adalah yang paling berdarah sejak perebutan kekuasaan 1 Februari 2021 oleh militer.

Pasukan keamanan di seluruh negeri menembaki demonstran, menewaskan sebanyak 160 orang.

Pada Hari Angkatan Bersenjata tahun ini, protes anti-militer diadakan di Yangon, kota terbesar di negara itu, dan di tempat lain.

Untuk menghindari penangkapan atau cedera, protes jalanan perkotaan biasanya melibatkan flash mob, yang memungkinkan demonstran dapat melarikan diri sebelum pasukan keamanan menindak.

Kelompok oposisi utama, Pemerintah Persatuan Nasional, mendesak orang-orang untuk bergabung dalam "Mogok Kekuasaan" pada Minggu malam dengan mematikan lampu dan televisi mereka selama 30 menit sementara parade militer disiarkan di saluran TV milik pemerintah.

Baca juga: Dua Tahun Tutup Diri, Myanmar Akhirnya Buka Kembali Penerbangan Internasional

Kelompok itu mengatakan pemogokan juga dimaksudkan untuk memprotes pemadaman listrik setiap hari.

Pemadaman listrik dimulai beberapa bulan yang lalu, dan pemerintah menyalahkan hal ini pada harga gas yang tinggi dan kerusakan saluran listrik yang disebabkan oleh sabotase.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan 20 negara lain mengeluarkan pernyataan yang menandai Hari Angkatan Bersenjata dengan mengingat mereka yang terbunuh dan terlantar akibat kekerasan selama setahun terakhir, termasuk setidaknya 100 orang yang terbunuh satu tahun yang lalu.

Ia meminta militer untuk menghentikan kekerasannya dan kembali ke pemerintahan demokratis, dan mendesak negara-negara untuk tidak memasok senjata ke Myanmar.

AS, Inggris dan Kanada pada hari Sabtu memberlakukan serangkaian sanksi terkoordinasi terbaru terhadap pejabat militer senior dan pemimpin bisnis yang diduga bertindak sebagai pedagang senjata untuk tentara Myanmar.

Baca juga: PBB: Cina dan Rusia Pasok Jet Tempur untuk Junta Myanmar

Langkah-langkah baru tersebut menargetkan tiga perwira militer senior termasuk kepala angkatan udara yang baru diangkat dan empat tersangka pedagang senjata serta perusahaan yang terkait dengan mereka.

AS juga menjatuhkan sanksi pada Divisi Infanteri Ringan ke-66 tentara, yang dituduh membakar sedikitnya 30 warga sipil di mobil mereka di Negara Bagian Kayah pada malam Natal tahun lalu.

Sanksi baru datang pada minggu yang sama ketika AS mengumumkan telah menentukan tindakan militer dalam tindakan keras terhadap kelompok etnis Muslim Rohingya pada tahun 2017 merupakan genosida.