Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, MARIUPOL - Wali Kota Mariupol Vadym Boichenko mengatakan sekitar 160.000 warga sipil terperangkap di kota yang kini sedang dikepung militer Rusia.

Mereka menangis meminta pertolongan untuk segera diselamatkan.

"Sayangnya, ada cukup banyak warga sipil yang tersisa di kota Mariupol yang terkepung. Menurut perkiraan kami, sekitar 160.000 orang tinggal di Mariupol yang tidak cocok untuk dihuni saat ini," kata Boichenko.

Lanjut dia, saat ini di Kota Mariupol tidak tersedia air, listrik, komunikasi dan sebagainya.

"Karena tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada pemanas, tidak ada komunikasi, ini benar-benar mengerikan. Ini penghinaan yang dihadapi setiap penduduk Mariupol hari ini karena pendudukan Rusia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata," katanya.

Dikutip dari laman Ukrinform, Senin (28/3/2022), ia menegaskan bahwa warga Mariupol perlu dievakuasi dan harapan ini tidak pernah pupus.

Baca juga: Ukraina Sebut 5.000 Warga Sipil Tewas di Kota Mariupol Selama Invasi Rusia

"Kami hidup dengan harapan ini. Sekarang misalnya, 26 bus sedang menunggu untuk bisa pergi ke Mariupol demi tujuan evakuasi. Namun sayangnya, hari ini tidak ada keputusan yang diambil untuk memindahkan mereka," katanya.

"Di bawah ancaman tembakan, pengemudi heroik kami berusaha untuk sampai ke tempat-tempat di mana penduduk Mariupol mungkin menunggu, dan mereka menunggu dengan harapan bahwa mereka akan memiliki kesempatan seperti itu. Namun tidak semuanya berada dalam kendali kami. Sayangnya, kami sekarang berada di tangan para penjajah (Rusia) di sini," tegas Boichenko.

Baca juga: Jerman akan Tuntut Siapa pun yang Gunakan Simbol Z Pasukan Rusia dalam Perang Ukraina

Seperti mayoritas warga Ukraina, Boichenko mengatakan harapannya bahwa rekan dan mitra Eropa akan membantu mengatur evakuasi warga sipil dari Mariupol.

Perlu diketahui, agresi Rusia telah menyebabkan bencana kemanusiaan di Mariupol.

Pasukan Rusia disebut telah membombardir warga sipil tak bersenjata dan memblokir bantuan kemanusiaan.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi nasional negara itu pada 24 Februari lalu bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para Kepala Republik Donbass, ia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus.

Baca juga: Zelensky Tawarkan Putin Jalan Keluar dari Perang Ukraina: Ini Kompromi

Operasi ini dilakukan untuk melindungi orang-orang 'yang telah mengalami pelecehan dan genosida oleh rezim Ukraina selama 8 tahun'.

Kendati demikian, pemimpin Rusia itu menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.

Ia juga menekankan operasi tersebut ditujukan untuk 'denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina'.

Sementara itu, negara Barat telah memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia karena melakukan invasi ke Ukraina.

Penerapan sanksi ditujukan terhadap badan hukum maupun individu swasta Rusia.