TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat tidak memiliki wewenang hukum untuk menyita aset bank sentral Rusia yang dibekukan karena invasinya ke Ukraina, ujar Menteri Keuangan Janet Yellen pada Rabu (18/5/2022).

Sebagai gantinya, pembicaraan mengenai cara untuk membuat Rusia membayar kerugian untuk rekonstruksi pascaperang Ukraina sedang dimulai.

Seperti diberitakan Reuters, Yellen juga mengatakan kemungkinan bahwa lisensi khusus yang diberikan untuk memungkinkan Rusia melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi AS tidak akan diperpanjang ketika habis masa berlakunya minggu depan.

Hal itu membuat pejabat Rusia akan sulit menghindari default atau gagal bayar utang luar negeri pertama sejak revolusi Rusia 1917.

Invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina adalah agenda utama pada pertemuan menteri keuangan G7 minggu ini.

Yellen menyerukan peningkatan dukungan keuangan untuk negara yang dilanda perang, yang menurut perkiraan Bank Dunia menderita kerugian fisik mingguan sebesar $4 miliar.

Baca juga: Kremlin Berang atas Rencana G7 dan UE Rebut Aset Rusia, Sebut sebagai Pencurian Langsung

Baca juga: Finlandia dan Swedia Resmi Mendaftar untuk Bergabung dengan NATO, Apa Selanjutnya?

"Saya pikir sangat wajar mengingat kehancuran besar di Ukraina, dan biaya pembangunan kembali yang besar yang akan mereka hadapi, bahwa kami akan meminta Rusia untuk membantu membayar setidaknya sebagian dari harga yang akan terlibat," kata Yellen kepada wartawan dalam pertemuan minggu ini.

Beberapa pejabat Eropa telah meminta agar Uni Eropa, Amerika Serikat dan sekutu lainnya menyita sekitar $300 miliar aset mata uang asing bank sentral Rusia yang dibekukan akibat sanksi.

Aset itu disimpan di luar negeri, tetapi tetap di bawah kepemilikan Rusia.

"Meski kami sudah memikirkan ini, sekarang tidak sah di Amerika Serikat bagi pemerintah untuk menyita aset-aset itu," kata Yellen.

"Itu bukan sesuatu yang diizinkan secara hukum di Amerika Serikat."

Pada pertemuan G7 di pinggiran kota Bonn di Koenigswinter, Yellen bermaksud untuk fokus pada kebutuhan anggaran Ukraina yang lebih mendesak, yang diperkirakan mencapai $5 miliar per bulan.

Baca juga: Sidang Kejahatan Perang Pertama di Ukraina: Tentara Rusia Mengaku Bersalah

Baca juga: Pensiunan Kolonel Rusia Akui Kuatnya Ukraina: Keinginan Pertahankan Tanah Air Mereka Sangat Besar

Pada hari Selasa, dia menekan sekutu AS untuk meningkatkan dukungan keuangan mereka.

Sementara itu, seorang pejabat pemerintah Jerman mengatakan para menteri akan menjanjikan $15 miliar bantuan anggaran baru.

Risiko Default Rusia

Rusia memiliki sekitar $40 miliar obligasi internasional dan sejauh ini berhasil memenuhi kewajibannya dan menghindari default (gagal bayar) utang berkat lisensi sementara dari Departemen Keuangan.

Lisensi itu memberikan pengecualian yang memungkinkan bank menerima pembayaran dalam mata uang dolar dari kementerian keuangan Rusia meskipun ada sanksi yang melumpuhkan terhadap Rusia.

Lisensi berakhir pada 25 Mei, dengan pembayaran besar berikutnya jatuh tempo hari itu.

Baca juga: Rusia Disebut Habiskan Rp 228 Miliar Per-Jam untuk Perang Ukraina

Baca juga: Rusia Ternyata Lepaskan Rudal S-300 ke Jet Israel yang Serang Suriah

Pada hari Rabu, Yellen mengatakan Departemen Keuangan tidak mungkin untuk memperpanjang lisensi.

Hal ini dapat mengakibatkan kegagalan teknis jika Rusia kemudian mencoba membayar dalam rubel daripada dolar seperti yang dipersyaratkan berdasarkan perjanjian obligasi.

"Belum ada keputusan akhir tentang itu, tapi saya pikir tidak mungkin itu akan berlanjut," kata Yellen.

Ia menambahkan bahwa default teknis tidak akan mengubah situasi saat ini mengenai akses Rusia ke pasar modal.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)