Dekat dengan Rusia, Mantan Kanselir Jerman Kehilangan Hak Istimewanya
Dalam mosi tersebut menyebut Schroder tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai negarawan, dan oleh karena itu ia tidak memerlukan jabatan serta staf
Penulis: Nur Febriana Trinugraheni
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
TRIBUNNEWS.COM, BERLIN - Komite Anggaran Parlemen Jerman memutuskan mencabut beberapa hak istimewa yang didapat Mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroder.
Hal itu diputuskan setelah Gerhard Schroder gagal memutuskan hubungannya dengan perusahaan energi Rusia di tengah serangan brutal pasukan Rusia ke Ukraina.
Gerhard Schroder yang menjabat sebagai kepala pemerintahan Jerman dari tahun 1998 hingga 2005, akan dicopot dari kantor dan stafnya, yang mendapat alokasi pajak sekitar 419 ribu euro pada tahun 2021.
Baca juga: Komandan Militer Rusia dan AS Teleponan, Inisiatif Datang dari Pentagon
Melansir dari The Guardian, mosi yang disahkan pada Kamis sore kemarin ini mendapat dukungan dari Partai Sosial Demokrat (SPD), Partai Hijau, dan Partai Demokrat Bebas (FDP).
Dalam mosi tersebut menyebut Schroder tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai negarawan, dan oleh karena itu ia tidak memerlukan jabatan serta staf yang bekerja untuknya.
Partai oposisi utama, Persatuan Demokrat Kristen (CDU) mengungkapkan dukungannya terhadap langkah itu. CDU juga meminta pemerintah Jerman untuk memotong uang pensiun Schroder.
Empat karyawan yang dulu bekerja di kantor Schroder, dilaporkan sudah mengundurkan diri atas kemauan mereka pada awal Maret lalu, setelah atasan mereka tidak menunjukkan niat untuk mengundurkan diri dari perannya di perusahaan minyak Rusia Rosneft.
Pemungutan suara komite anggaran parlemen Jerman dilakukan selang beberapa jam setelah parlemen Eropa mendesak presiden UE, Ursula von der Leyen untuk menjatuhkan sanksi terhadap Schroder karena hubungan dekatnya dengan Rusia.
Baca juga: Ukraina Serang Kota Belgorod Rusia, 59 Rumah Rusak
Badan legislatif UE mengeluarkan resolusi pada Kamis kemarin, yang mengatakan sanksi Rusia harus diperluas kepada anggota dewan perusahaan besar Rusia di Eropa dan politisi yang terus menerima uang atau keuntungan dari Rusia.
Selain politisi Jeman, resolusi tersebut secara tidak langsung ditunjukkan kepada Menteri Luar Negeri Austria Karin Kneissl, yang juga menjabat sebagai anggota dewan pengawas di Rosneft dan memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Hubungan dekat keduanya terlihat saat Putin dan Kneissl berdansa bersama di pernikahan Kneissl pada tahun 2018 lalu.
Persahabatan dekat Schroder dengan Putin mendapat kecaman keras, setelah invasi Rusia ke Ukraina meletus pada 24 Februari lalu.
Kepemimpinan SPD juga meminta pria berusia 78 tahun ini untuk menyerahkan keanggotaan di partai tersebut.
Perang di Ukraina telah memaksa Jerman untuk menilai secara luas mengenai hubungan ekonomi dan energi negara itu dengan Rusia, yang membuatnya sangat bergantung pada gas Rusia.