TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin separatis Republik Rakyat Donetsk (DPR) di Ukraina timur mengatakan bahwa pasukan Ukraina di Severodonetsk harus memilih menyerah atau mati.

"Mereka memiliki dua pilihan: mengikuti contoh rekan-rekan mereka dan menyerah, atau mati," kata Eduard Basurin, wakil kepala Departemen Milisi Rakyat di DPR pada Senin (13/6/2022), lapor media pemerintah Rusia, RIA Novosti.

"Mereka tidak punya pilihan lain," tambahnya.

Dilansir CNN, pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar kota penting di Donbas, Severodonetsk. 

Selama berminggu-minggu, kota ini menjadi pusat pertempuran berdarah untuk wilayah Donbas (Donetsk dan Luhansk), timur Ukraina.

Baca juga: Pertempuran di Ukraina Timur Berkecamuk, Pabrik Kimia di Severodonetsk Diserang

Baca juga: Bantu Militer Ukraina Rebut Severodonetsk, Norwegia Sumbangkan 22 Howitzer Self-Propelled

Meskipun demikian, jalur Ukraina ke kota tampaknya belum sepenuhnya terputus.

Serhiy Hayday, kepala administrasi militer wilayah Luhansk, mengatakan bahwa Ukraina masih berhasil mengevakuasi beberapa orang dari kota, tetapi dibatasi oleh skala pemboman.

Menurut Angkatan Bersenjata Ukraina (AFU), Rusia mendorong pasukan Ukraina kembali dari pusat Severodonetsk.

"Musuh, dengan dukungan artileri, melakukan operasi penyerangan di kota Severodonetsk, sebagian berhasil, mendorong unit kami menjauh dari pusat kota, dan permusuhan berlanjut," kata AFU, Senin (13/6/2022).

Menurut Hayday, Rusia mengalami kemajuan karena keuntungan signifikan dengan artilerinya.

Hayday mengatakan sekitar 500 warga sipil, termasuk 40 anak-anak, masih berlindung di pabrik kimia Azot di kota itu.

Situs tersebut, kata Hayday, menjadi sasaran penyerangan berat "oleh artileri musuh berkaliber besar".

"Tempat perlindungan Azot tidak sekuat yang ada di Azovstal Mariupol," tambahnya.

Luhansk Hampir Dikuasai Rusia

Wilayah Luhansk, yang secara kolektif disebut Donbas bersama wilayah tetangganya Donetsk, menjadi pusat peperangan invasi Rusia di Ukraina.

Saat ini, sebagian besar wilayah Luhansk sudah berada di bawah kendali Rusia.

Fokus pertempuran adalah di kota kembar Severodonetsk dan Lysychansk.

Di sana, pasukan Rusia telah menghancurkan dua dari tiga jembatan antar kota-kota dan menembaki jembatan ketiga.

Serhiy Hayday menilai, pasukan Putin ingin memutus akses ke Severodonetsk.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan pertarungan di wilayah ini menentukan hasil perang di timur Ukraina.

Rusia Dituduh Melakukan Kejahatan Perang

Amnesty International menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina.

Serangan Rusia di Kharkiv disebut banyak menggunakan senjata terlarang, bom tandan, dan telah menewaskan ratusan warga sipil.

"Pemboman berulang terhadap lingkungan perumahan di Kharkiv adalah serangan membabi buta yang menewaskan dan melukai ratusan warga sipil, dan dengan demikian merupakan kejahatan perang."

"Hal ini berlaku baik untuk serangan yang dilakukan dengan menggunakan tandan (munisi) maupun yang dilakukan dengan menggunakan roket tak terarah dan peluru artileri tak terarah lainnya," kata kelompok hak asasi manusia ini dalam laporannya, Senin (13/6/2022), dikutip dari The Guardian. 

Amnesty mengatakan telah menemukan bukti tentang penggunaan bom cluster 9N210 dan 9N235 secara berulang oleh pasukan Rusia di Kharkiv serta ranjau darat yang tersebar.

Semua senjata ini dilarang berdasarkan konvensi internasional.

Bom cluster melepaskan lusinan bom atau granat di udara, menyebarkannya tanpa pandang bulu di atas ratusan meter persegi.

Ranjau darat yang tersebar menggabungkan "atribut terburuk dari munisi tandan dan ranjau darat anti-personil", kata Amnesty.

Baca juga: Zelensky Pecat Kepala Keamanan Kharkiv: Dia Tidak Berusaha Melindungi Kota sejak Invasi Dimulai

Baca juga: Rusia Raup 98 Miliar Dolar dari Ekspor Bahan Bakar selama Perang di Ukraina

Peluru artileri terarah memiliki margin kesalahan lebih dari 100m.

Administrasi Militer Kharkiv mengatakan kepada Amnesty bahwa 606 warga sipil telah tewas dan 1.248 terluka di wilayah tersebut sejak konflik dimulai.

Rusia dan Ukraina bukanlah pihak dalam konvensi internasional yang melarang munisi tandan dan ranjau anti-personil.

Tapi Amnesty menekankan, "hukum humaniter internasional melarang serangan sembarangan dan penggunaan senjata yang sifatnya membabi buta."

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)