TRIBUNNEWS.COM - Seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan puluhan anak telah tewas akibat kekerasan di Myanmar sejak kudeta tahun 2021 lalu.

Tidak hanya dalam baku tembak konflik tetapi sebagai sasaran yang disengaja dari militer yang bersedia menimbulkan penderitaan besar.

Anak-anak di bawah umur dipukuli dan ditikam dan kuku jari atau giginya dicabut selama interogasi.

Sementara beberapa orang dipaksa untuk menjalani eksekusi palsu, menurut laporan dari pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, sebagaimana dilansir CNA, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Warga Myanmar Tuduh Pasukan Junta Bakar Lebih dari 200 Rumah selama Tiga Hari

Baca juga: Junta Myanmar Tolak Banding, Aktivis dan Anggota Parlemen NLD akan Hadapi Hukuman Mati

Junta telah berulang kali memarahi PBB dan negara-negara Barat karena campur tangan dan menolak tuduhan bahwa mereka melakukan kekejaman.

Berdasarkan kontribusi dari badan-badan PBB, kelompok-kelompok kemanusiaan dan hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil, laporan itu mengatakan 250.000 anak-anak terlantar akibat pertempuran.

Sedikitnya 382 anak telah tewas atau cacat, termasuk oleh serangan udara atau artileri berat.

"Serangan tanpa henti junta terhadap anak-anak menggarisbawahi kebobrokan dan kesediaan para jenderal untuk menimbulkan penderitaan besar pada korban yang tidak bersalah dalam upayanya untuk menundukkan rakyat," kata Andrews dalam sebuah pernyataan.

"Serangan junta terhadap anak-anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang."

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan awal tahun lalu dan melancarkan tindakan keras terhadap lawan-lawannya, yang memicu reaksi keras oleh kelompok-kelompok perlawanan yang baru dibentuk.

PBB telah menerima informasi dari 142 anak-anak yang disiksa oleh tentara, polisi dan milisi pro-tentara, kata laporan Andrews, sementara ada laporan anekdot tentang peningkatan perekrutan pekerja anak, termasuk oleh pejuang anti-junta.

Andrews mengatakan dunia harus mengambil tindakan terkoordinasi untuk mengisolasi junta secara finansial dan berkomitmen untuk "peningkatan dramatis" dalam bantuan kemanusiaan.

Dia mengatakan anggota PBB "harus menanggapi krisis di Myanmar dengan urgensi yang sama seperti mereka menanggapi krisis di Ukraina".

(Tribunnews.com/Yurika)