Rusia Tuding Ukraina Telah Bunuh Tawanan Perang dengan HIMARS
Rusia menyalahkan Kyiv atas serangan yang menghantam sebuah penjara di wilayah Ukraina timur.
Penulis: Mikael Dafit Adi Prasetyo
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM, MOSKWA – Rusia menyalahkan Kyiv atas serangan yang menghantam sebuah penjara di wilayah Ukraina timur.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa serangan rudal HIMARS yang menghantam sebuah penjara di Olenivka, Ukraina Timur terjadi pada Jumat (29/7/2022) dini hari.
"Empat puluh tawanan perang Ukraina tewas dan 75 terluka," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seraya menambahkan bahwa penjara itu digunakan untuk menahan para pejuang dari batalion Neo-Nazi Azov.
Sementara itu, Kyiv membantah telah melakukan serangan dengan menggunakan sistem roket artileri mobilitas tinggi (HIMARS) ke lokasi tersebut.
Baca juga: Konflik Rusia-Ukraina: Zelensky Minta Warga Pergi dari Donetsk hingga Saling Tuding Masalah Tahanan
“Angkatan Bersenjata Ukraina sepenuhnya mematuhi dan memenuhi prinsip-prinsip dari norma hukum humaniter internasional, tidak pernah dan tidak melakukan penembakan terhadap infrastruktur sipil, terutama tempat-tempat di mana terdapat rekan-rekan tawanan perang.” kata militer Ukraina yang dikutip oleh Aljazeera, Minggu (31/7/2022).
Di sisi lain, Moskow mengklaim bahwa serangan itu merupakan bentuk dari "provokasi berdarah rezim Kyiv" yang dirancang untuk mencegah pasukan Ukraina meletakkan senjata mereka.
"Provokasi mengerikan ini dilakukan untuk mengintimidasi prajurit Ukraina," kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Kremlin telah memainkan pengaruh batalion Azov dan mengklaim bahwa anggotanya adalah neo-Nazi.
Azov dibentuk sebagai batalion sukarelawan pada tahun 2014 untuk melawan pasukan yang didukung Rusia dan sejak itu telah diintegrasikan ke dalam tentara Ukraina.
Kelompok itu mengklaim mencakup berbagai pandangan politik, tetapi beberapa pemimpinnya diketahui memiliki gagasan yang berbeda.
Baca juga: Ukraina Klaim Tewaskan Sejumlah Tentara Rusia Dalam Serangan Balasan di Kherson
Secara terpisah, Amerika Serikat telah mengirim M142 HIMARS ke Ukraina sebagai bagian dari paket bantuan keamanan senilai 700 juta dolar AS yang juga mencakup helikopter, sistem senjata anti-tank Javelin, kendaraan taktis dan suku cadang.
Dalam sebuah op-ed di New York Times pada bulan Mei, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS akan “menyediakan Ukraina dengan sistem roket dan amunisi yang lebih canggih, yang akan memungkinkan mereka untuk lebih tepat menyerang target utama di medan perang”.
Menlu Latvia Tuding Rusia di Balik Penembakan
Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkevics menuduh Rusia menembaki pusat penahanan di Republik Rakyat Donetsk, dan meminta Uni Eropa untuk menangguhkan visa turis bagi warga Rusia.
Latvia baru-baru ini mengusulkan serangkaian tindakan garis keras terhadap Moskow, termasuk memaksa warga Rusia biasa untuk mencela pemerintah mereka.
Dalam sebuah tweet pada hari Sabtu, Rinkevics menuduh Rusia melakukan “pembunuhan brutal terhadap tawanan perang Ukraina,” merujuk pada penembakan fatal terhadap sebuah pusat penahanan di Republik Rakyat Donetsk (DPR) pada hari Jumat.
Fasilitas tersebut menampung anggota Batalyon Neo-Nazi Azov Ukraina yang menyerah kepada pasukan Rusia dan Donbass di Mariupol pada bulan Mei. Lima puluh tawanan perang ini tewas dalam pemogokan tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa serangan itu dilakukan oleh militer Ukraina menggunakan peluncur roket HIMARS buatan AS. Pihak berwenang DPR menuduh Ukraina mengebom fasilitas itu untuk menghentikan para tahanan Azov bersaksi tentang dugaan kejahatan perang unit mereka.
AS dan PBB telah menolak untuk menyalahkan kedua pihak atas serangan itu, dengan alasan kurangnya informasi.
Terlepas dari itu, Rinkevics meminta UE untuk menunjuk Rusia sebagai “sponsor negara terorisme,” sesuatu yang belum diindikasikan oleh blok itu untuk dilakukan.
Di Washington, Departemen Luar Negeri AS secara eksplisit menolak untuk menerapkan label semacam itu ke Rusia, karena hal itu akan mengganggu pembebasan sanksi.