Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, PHNOM PENH - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan ancaman nuklir bukan merupakan hal yang mustahil mempertimbangkan situasi dunia saat ini. 

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri pertemuan para Menlu ASEAN di pertemuan Komisi SEANWFZ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone), di Phnom Penh, Selasa (2/8/2022).

Pertemuan antara lain membahas implementasi dari Rencana Aksi (Plan of Action) 2018-2022 dan merumuskan langkah maju agar negara-negara pemilik senjata nuklir dapat menandatangani Traktat tersebut.

“Tidak ada satupun dari negara ASEAN yang menginginkan bahwa ancaman tersebut akan terjadi di Kawasan Asia Tenggara," kata Menlu Retno dalam pernyataannya. 

Lebih lanjut Menlu mengatakan bahwa dialog dengan negara-negara pemilik senjata nuklir merupakan satu-satunya langkah yang harus diambil. 

Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya menyebut bahwa para Menlu ASEAN sebagai Komisi SEANWFZ juga menyepakati memperpanjang Rencana Aksi (Plan of Action) implementasi SEANWFZ Treaty untuk periode 2023-2027. 

PoA tersebut memperkuat komitmen kawasan untuk sepenuhnya terbebas dari senjata nuklir serta upaya penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.  

Dalam PoA tersebut, ASEAN terus memprioritaskan agar negara pemilik senjata nuklir dapat segera menandatangani Protokol SEANWFZ Treaty.

Baca juga: Rusia Tolak Ajakan AS di Program Pengendalian Senjata Nuklir

Untuk itu, Indonesia juga terus mendorong agar pembahasan diantara ASEAN dan negara pemilik senjata nuklir dapat segera dimulai kembali. 

Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 berkomitmen untuk memfasilitasi negosiasi tersebut guna mencari solusi bersama. 

"ASEAN diharapkan dapat kembali mencerminkan kesatuan melalui disepakatinya Biennial Resolution on SEANWFZ Treaty di sidang Majelis Umum PBB pada tahun 2023," ujarnya.