Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Donald Trump Diselidiki atas Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Spionase

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump diselidiki atas dugaan pelanggaran undang-undang spionasi, sebelumnya resornya digeledah FBI.

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Donald Trump Diselidiki atas Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Spionase
AFP/STRINGER
Mantan Presiden AS Donald Trump mengacungkan tinjunya saat berjalan ke sebuah kendaraan di luar Trump Tower di New York City pada 10 Agustus 2022. -Donald Trump tengah diselidiki atas potensi pelanggaran Undang-Undang Spionase dan undang-undang tambahan berkaitan dengan menghalangi proses keadilan, serta menghancurkan dokumen pemerintah. 

TRIBUNNEWS.COM - Donald Trump tengah diselidiki atas potensi pelanggaran Undang-Undang Spionase dan undang-undang tambahan berkaitan dengan menghalangi proses keadilan, serta menghancurkan dokumen pemerintah.

Informasi ini diperoleh dari surat perintah penggeledahan yang dilakukan oleh agen FBI di resor mewah mantan Presiden Amerika Serikat itu pada Senin (8/8/2022).

Surat perintah penggeledahan – yang isinya dikonfirmasi oleh Guardian – menunjukkan FBI sedang mencari bukti tentang apakah kesalahan penanganan dokumen rahasia oleh Trump, termasuk beberapa yang ditandai sangat rahasia, merupakan pelanggaran terhadap tiga undang-undang pidana.

Terutama, surat perintah penggeledahan memberi wewenang kepada agen FBI untuk menyita materi dari kediaman Trump di Mar-a-Lago untuk menyelidiki kejahatan sehubungan dengan Undang-Undang Spionase.

Di bawah undang-undang tersebut, menyimpan informasi keamanan nasional secara ilegal  dilarang karena membahayakan negara atau dapat digunakan membantu musuh.

Dikutip Guardian, undang-undang lain yang tercantum dalam surat perintah tersebut termasuk undang-undang federal yang menjadikan penghancuran atau penyembunyian dokumen untuk menghalangi penyelidikan pemerintah merupakan kejahatan, dan undang-undang federal yang melarang pemindahan dokumen pemerintah secara tidak sah secara lebih umum.

Baca juga: Berita Foto : Donald Trump Bungkam Diperiksa Jaksa Agung

Dimasukkannya undang-undang penghalang keadilan dapat menjadi indikasi bahwa departemen kehakiman sedang menyelidiki Trump tidak hanya atas penyimpanan catatan yang berpotensi melanggar hukum, tetapi juga apakah dia berusaha untuk menghalangi penyelidikan kriminal yang terpisah, atau lebih luas.

BERITA REKOMENDASI

Pengungkapan, yang disertakan dalam lampiran surat perintah penggeledahan, menandai peningkatan dramatis dalam penyelidikan kriminal departemen kehakiman terhadap Trump.

Mereka mungkin mewakili salah satu momen hukum dan politik paling berbahaya yang dihadapi oleh mantan presiden hingga saat ini.

Hukuman berat

Hukuman karena melanggar salah satu undang-undang terperinci akan sangat berat: Undang-Undang Spionase memiliki hukuman maksimum 10 tahun di penjara federal.

Kemudian, undang-undang untuk menghalangi memiliki hukuman maksimum 20 tahun.

Baca juga: POPULER Internasional: Rusia Tak Mau Akui Ukraina Hancurkan 9 Pesawatnya | Donald Trump Diperiksa

Mantan Presiden AS Donald Trump mengacungkan tinjunya saat berjalan ke sebuah kendaraan di luar Trump Tower di New York City pada 10 Agustus 2022. - Donald Trump pada Rabu menolak menjawab pertanyaan di bawah sumpah di New York atas dugaan penipuan di bisnis keluarganya, karena tekanan hukum menumpuk untuk mantan presiden yang rumahnya digerebek oleh FBI hanya dua hari yang lalu.
 (Photo by STRINGER / AFP)
Mantan Presiden AS Donald Trump mengacungkan tinjunya saat berjalan ke sebuah kendaraan di luar Trump Tower di New York City pada 10 Agustus 2022. (Photo by STRINGER / AFP) (AFP/STRINGER)

Sedangkan undang-undang untuk penghancuran catatan juga dapat melarang siapa pun dihukum karena memegang jabatan di masa depan.

Isi surat perintah penggeledahan menjadi umum beberapa hari setelah agen FBI menyita 11 kotak materi dari resor Mar-a-Lago milik Trump di Palm Beach, Florida, termasuk catatan yang dianggap sangat sensitif sehingga tidak dapat dicantumkan satu per satu dalam "tanda terima" apa yang dihapus.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas