TRIBUNNEWS.COM - Kabar kudeta Xi Jinping yang beredar di media sosial di tepis oleh para ahli.

Media sosial dihebohkan dengan kabar tentang Presiden China Xi Jinping yang berada di bawah tahanan rumah.

Menurut beberapa posting di media sosial, Xi Jinping telah dicopot sebagai kepala Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dan telah ditempatkan di bawah tahanan rumah.

Belum ada konfirmasi resmi dari Partai Komunis China yang berkuasa di negara itu maupun media pemerintah terkait hal itu.

Baca juga: Rumor Xi Jinping Dikudeta, Tak Terlihat Sejak Pulang dari Uzbekistan hingga Ramai di Twitter

Laporan Businesstoday, Xi Jinping tak terlihat di depan umum sejak pertemuan KTT Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Samarkand, Uzbekistan.

KTT tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pertemuan dengan Modi itu merupakan pertama kalinya sejak bentrokan perbatasan pada tahun 2020 membuat hubungan antara India dan China merenggang.

Beberapa pengguna Twitter hari ini memposting tentang dugaan tahanan rumah Xi.

Beberapa bahkan mengklaim bahwa ini adalah kudeta militer dan kendaraan PLA yang sudah mulai bergerak menuju ibu kota Beijing.

“Kendaraan militer #PLA menuju #Beijing pada 22 Sep. Mulai dari Kabupaten Huanlai dekat Beijing & berakhir di Kota Zhangjiakou, Provinsi Hebei, seluruh prosesi sepanjang 80 KM. Sementara itu, rumor mengatakan bahwa #XiJinping ditahan setelah senior #PKC memecatnya sebagai kepala PLA (sic),” tweet seorang akun Jennifer Zeng.

“Video kendaraan militer yang bergerak ke Beijing ini muncul segera setelah 59 persen penerbangan di negara itu dilarang terbang dan pemenjaraan pejabat senior. Ada banyak asap, yang berarti ada api di suatu tempat di dalam PKC. tidak stabil," kata penulis Gordon G Chang.

Selain itu, ada pula laporan yang menyatakan tidak ada penerbangan komersial di Beijing pada hari ini.

Namun lagi-lagi, kabar tersebut belum bisa diverifikasi kebenarannya meski hal itu berdasar pengamatan pada situs fligthradar24.

Beberapa ahli mengklaim, belum ada tanda-tanda tentang kudeta secara nyata, di luar komentar di media sosial.

Pendapat ahli mengenai ketidakmunculan Xi Jinping yakni terkait 'Kebijakan Nol Covid' yang ketat di negara itu.

Aadil Brar, seorang ahli di China, mengatakan bahwa Xi Jinping kemungkinan dikarantina setelah kembali dari Uzbekistan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, setiap orang yang masuk ke China dari luar negeri harus menjalani karantina.

Selain itu, Aadul juga membagikan sebuah potongan video yang menunjukkan kegiatan politik di Beijing yang berjalan seperti biasanya.

Lebih lanjut, ahli itu juga membagikan surat ucapan selamat Xi Jinping kepada China News untuk menandai peringatan 70 tahun diterbitkan kemarin sekitar pukul 14:30 waktu Beijing.

Menurutnya, Xi Jinping akan muncul kembali di depan umum dalam beberapa hari ke depan.

"Lebih banyak bukti untuk membantah rumor 'kudeta'. Surat ucapan selamat Xi kepada China News untuk menandai peringatan 70 tahun diterbitkan kemarin sekitar pukul 14:30 waktu Beijing. Dia akan muncul kembali di depan umum dalam beberapa hari ke depan."

"Jika militer memulai 'kudeta', situs web PLA akan berhenti memposting konteks oleh Xi dan menghapus artikel sebelumnya. Tangkapan layar berasal dari situs web PLA," tulis Aadil Brar.

Sementara itu, Jurnalis Zakka Jacob yang menjabat Managing Editor CNN-News18 menilai kudeta militer tidak mungkin terjadi di Cina.

Pasalnya Xi Jinping memiliki kekuasaan institusional yang kuat atas China, yang membuat kudeta tidak mungkin terjadi.

Dikatakannya, Tentara Pembebasan Rakyat berada di bawah Komisi Militer Pusat (Central Military Commission/CMC).

"Xi Jinping, sebagai Sekretaris Jenderal PKC otomatis mengepalai CMC. Tentara adalah milik partai, bukan pemerintah," kata Jacob dikutip dari outlookindia.com.

Spekulasi tentang penahanan rumah Xi Jinping ini muncul setelah China menghukum mati dua mantan menteri awal pekan ini.

Dua menteri dan empat pejabat lainnya, yang dijatuhi hukuman seumur hidup, dilaporkan merupakan bagian dari 'faksi politik'.

Serentetan hukuman profil tinggi adalah bagian dari kampanye anti-korupsi China menjelang pertemuan politik bulan depan di mana Presiden Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya.

(Tribunnews.com/Tio)