TRIBUNNEWS.COM, CHINA - Presiden China  Xi Jinping dikudeta.

Kabar berita itu menggemparkan China, khususnya di dunia maya.

Sejumlah postingan di media sosial negara Tirai Bambu itu, Xi Jinping telah dicopot dari posisinya sebagai Kepala Tentara Pembebasan China (PLA).

Pemimpin negara berusia 69 tahun tersebut juga dirumorkan menjadi tahanan rumah.

Tidak ada dari partai penguasa, Partai Komunis China atau media negara yang memberikan konfirmasi mengenai kabar tersebut.

Sejumlah pengguna Twitter pada Minggu (25/9/2022), memposting mengenai rumor Xi Jinping menjalani tahanan rumah.

Baca juga: Jokowi Sebut Vladimir Putin dan Xi Jinping akan Hadiri KTT G20 Bali

Bahkan beberapa mengklaim adanya kudeta militer.

Kabar lainnya kendaraan perang PLA telah mulai bergerak ke Ibu Kota Beijing.

“Kendaraan militer #PLA mulai bergerak ke #Beijing pada 22 September. Dimulai dari Huanlai di dekat Beijing dan berakhir Zhangjiakou, Provinsi Hebei, seluruh arak-arakan sepanjang 80km. Sementara itu, rumor mengatakan bahwa #XiJinping ditahan setelah senior #PKC memecatya sebagai kepala PLA,” cuit Jennifer Zheng dikutip dari NDTV.

Penulis Gordon G Chang juga mencuitkan mengenai kemungkinan terjadinya kudeta terhadap Xi Jinping, disertai sebuah video.

“Video kendaraan militer yang pindah ke Beijing ini muncul segera setelah 59 persen penerbangan di negara itu dilarang terbang, dan pemenjaraan pejabat senior,” cuitnya.

“Ada banyak asap, yang berarti ada api di suatu tempat di dalam Partai Komunis China. China Tidak stabil,” tambahnya.

Selain itu, juga banyak laporan yang tak bisa diverifikasi mengenai tak adanya pesawat komersial yang terbang di atas Beijing.

Namun sejumlah pakar China mengklaim belum ada tanda-tanda terjadinya kudeta di luar komentar di media sosial.

Aadil Brar, seorang ahli di China mengatakan bahwa Xi Jinping bisa dikarantina setelah kembali dari Uzbekistan, yang akan menjelaskan ketidakhadirannya dari urusan publik.

Xi Jinping memang baru kembali setelah menghadiri Pertemuan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Uzbekistan.

Spekulasi mengenai kudeta yang dialami Xi Jinping muncul setelah China memberikan hukuman mati kepada dua mantan menteri pekan ini.

Kedua mantan menteri dan empat pejabat yang dipenjara seumur hidup dilaporkan bagian dari faksi politik.

Serentetan hukuman profil tinggi itu adalah bagian dari kampanye anti-korupsi China menjelang petemuan politik bulan depan, di mana Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Profil XI Jinping

Xi Jinping adalah pemimpin tertinggi di Partai Komunis China dan Presiden Republik Rakyat China.

Xi Jinping lahir pada 15 Juni 1953, di Beijing, China, dari pasangan Xi Zhongxun dan Qi Xin. Dia memiliki dua kakak perempuan, Qiaoqiao dan An'an.

Ayahnya berkedudukan baik di Partai Komunis China, dan merupakan kawan dari pendiri Komunis China, Mao Tse-tung.

Janji berantas korupsi. 

Memenuhi salah satu janji awalnya, Xi segera memulai kampanye untuk menangani korupsi pemerintah.

Xi menangkap beberapa tokoh paling kuat di negara itu, termasuk mantan kepala keamanan Zhou Yongkang, dan pada akhir 2014. PKC sendiri telah mendisiplinkan lebih dari 100.000 pejabat.

Xi juga mulai merangsang ekonomi China yang melambat. Pada 2014, China memperkenalkan inisiatif " "One Belt, One Road" untuk memperkuat rute perdagangan dan meluncurkan Bank Investasi Infrastruktur Asia yang ambisius.

Di dalam negeri, pihaknya memperluas kekuatan bank swasta dan mengizinkan investor internasional memperdagangkan saham secara langsung di pasar saham Shanghai.

Xi juga telah mengubah beberapa undang-undang yang diberlakukan oleh pendahulunya, dan secara resmi mengakhiri kebijakan satu anak China pada 2015.

Di bawah jangkauan Xi, sistem sensor berusaha menghilangkan pengaruh Barat dalam kurikulum sekolah dan membatasi akses internet publik.

Xi juga mengawasi peraturan ekonomi yang bergema di luar perbatasan negaranya. Pemerintah turun tangan untuk menopang pasar perumahan yang lesu pada 2014, dan tiba-tiba mendevaluasi yuan pada musim panas 2015.

Meskipun menjanjikan selama perjalanan ke AS bahwa China tidak akan pernah memanipulasi mata uang untuk meningkatkan ekspor, Xi terus disorot atas kebijakan itu.

Untuk mewujudkan tujuannya menjadikan China sebagai negara adidaya global abad ke-21, Xi mendorong reformasi militer untuk meningkatkan angkatan laut dan udara.

Beberapa tahun terakhir, Xi menegaskan kapasitas angkatan laut China salah satunya dengan pembangunan pulau-pulau buatan di dalam wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan.

Beijing menolak kabar itu, meski foto-foto satelit menunjukkan bahwa pulau-pulau itu digunakan untuk menampung militer dan terus berkembang.

Pada Juli 2016, sebuah pengadilan internasional di Den Haag memutuskan bahwa China telah mengeklaim wilayah tersebut secara ilegal. China menolak menerima otoritas dari keputusan tersebut.

Meskipun sering berselisih dengan AS mengenai masalah perdagangan, Xi secara terbuka mengakui perlunya China bekerja sama dengan mitra Baratnya dalam masalah perubahan iklim.

Perluasan Kekuasaan

Pada Oktober 2017, selama pertemuan Kongres Nasional Partai Komunis ke-19, para delegasi memilih untuk menambahkan kata-kata "Pemikiran Xi Jinping untuk Era Baru Sosialisme dengan Karakteristik Khusus China" ke dalam konstitusi partai.

Penambahan itu dimaksudkan sebagai prinsip panduan bagi partai untuk bergerak maju, dengan visi Xi membuka jalan bagi kepemimpinan global di tahun-tahun mendatang.

Lebih jauh lagi, perubahan konstitusi meningkatkan status Xi untuk menyamai status mantan ketua Partai Komunis Mao Tse-tung dan Deng Xiaoping.

Pada 2018 setelah Xi dikonfirmasi menjabat untuk lima tahun kedua, Kongres Rakyat Nasional menyetujui penghapusan batas dua masa jabatan kepresidenan, yang secara efektif memungkinkan Xi Jinping untuk tetap berkuasa seumur hidup.

Xi menghadapi tantangan baru di hari-hari terakhir 2019 dengan merebaknya penyakit mirip pneumonia di Wuhan.

Xi dan Partai Komunis mendapat kritik atas tanggapan awal mereka terhadap krisis. Termasuk upaya yang dilaporkan untuk membungkam dokter yang pertama kali memperingatkan tentang penyakit tersebut, dan untuk tindakan keras terhadap perjalanan dan kebebasan pribadi yang mengikutinya.

Sumber: Kompas.TV/Kompas.com