Iran Berencana Pasok Lebih Banyak Rudal dan Drone ke Rusia
Salah satu drone yang disetujui Iran untuk dipasok adalah Shahed-136, senjata bersayap delta yang digunakan sebagai pesawat serang udara-ke-permukaan.
Penulis: Mikael Dafit Adi Prasetyo
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM, TEHERAN – Iran pada Selasa (18/10/2022) telah menjalin kesepakatan dengan Rusia untuk memberikan rudal permukaan ke permukaan dan menyuplai lebih banyak drone.
“Rusia telah meminta lebih banyak drone dan rudal balistik Iran dengan akurasi yang lebih baik, terutama keluarga rudal Fateh dan Zolfaghar,” kata salah satu diplomat Iran.
Seorang pejabat Barat membenarkannya, dengan mengatakan bahwa ada kesepakatan antara Iran dan Rusia untuk menyediakan rudal balistik jarak pendek permukaan-ke-permukaan, termasuk Zolfaghar.
Baca juga: Apa Itu Drone Kamikaze? Senjata Mengerikan yang Dipakai Rusia Menyerang Ukraina
Salah satu drone yang disetujui Iran untuk dipasok adalah Shahed-136, senjata bersayap delta yang digunakan sebagai pesawat serang udara-ke-permukaan. Senjata ini membawa hulu ledak kecil yang dapat meledak saat terjadi benturan.
Sedangkan, Fateh-110 dan Zolfaghar adalah rudal balistik permukaan ke permukaan jarak pendek Iran yang mampu menyerang target pada jarak antara 300 km dan 700 km.
Sementara itu, Ukraina telah melaporkan serentetan serangan Rusia yang menggunakan drone Shahed-136 buatan Iran dalam beberapa pekan terakhir.
Namun, Kementerian luar negeri Iran pada Selasa (18/10) menepis laporan yang tidak berdasar tentang Iran yang memasok drone dan senjata lainnya ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.
Di sisi lain, Kremlin juga membantah bahwa pasukannya telah menggunakan drone Iran untuk menyerang Ukraina.
Baca juga: AS Marah, Iran Pasok Drone ke Rusia untuk Bombardir Ukraina
Melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB
Amerika Serikat setuju dengan penilaian Inggris dan Prancis bahwa Iran yang memasok drone ke Rusia akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung kesepakatan 2015.
Kemudian, seorang pejabat Barat yang menolak disebutkan namanya juga mengatakan bahwa pengiriman rudal akan melanggar resolusi PBB 2231.