Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
 
TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengundurkan diri dari jabatannya hari ini,Kamis (20/10/2022).

Liz Truss mundur dari jabatannya setelah gagal memotong anggaran dan mengguncang pasar keuangan serta menimbulkan kritik banyak pihak.

Melansir dari CNBC, Liz Truss diangkat sebagai perdana menteri pada 6 September, hanya dua hari sebelum Ratu Elizabeth II meninggal dunia setelah 70 tahun berkuasa.

Pada 23 September, Kwasi Kwarteng, yang saat itu menjadi menteri keuangan Inggris, mengumumkan "anggaran mini" sehingga memicu gejolak di pasar obligasi Inggris yang menolak pemotongan pajak yang didanai utang.

Sebagian besar kebijakan tersebut dibatalkan tiga minggu kemudian oleh menteri keuangan yang baru, Jeremy Hunt.

Truss mengalahkan Rishi Sunak untuk menduduki posisi sebagai Perdana Menteri, menyusul pengunduran diri Boris Johnson pada 7 Juli.

Rishi Sunak kini menjadi salah satu kandidat favorit untuk menggantikan Truss, bersama dengan Hunt, Penny Mordaunt, Menteri Pertahanan Ben Wallace dan mantan Perdana Menteri Boris Johnson.

Baca juga: Baru Sebulan Menjabat PM Inggris, Liz Truss Digoyang dari Pemerintahannya Gara-gara Krisis Ekonomi

Langkah Inggris dalam mengatasi gejolak ekonomi telah menjadi sorotan dunia. Bahkan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengkritik rencana ekonomi Truss sebagai sebuah kesalahan.

"Saya pikir gagasan pemotongan pajak pada orang super kaya pada saat - lagi pula, saya hanya berpikir - saya tidak setuju dengan kebijakan tersebut, tetapi terserah Inggris Raya untuk membuat penilaian itu, bukan saya," ujar Biden.

Baca juga: Pangkas Krisis Inggris, Perdana Menteri Liz Truss Naikkan Pajak Korporasi Tahun Depan

Sementara itu, setelah penunjukannya sebagai Menteri Keuangan Inggris pada 14 Oktober, Hunt mengatakan akan melangkah lebih jauh termasuk memaksakan kontrol pengeluaran yang lebih ketat dan beberapa kenaikan pajak.

"Saya akan meminta setiap departemen pemerintah untuk menemukan penghematan efisiensi lebih lanjut," katanya.

Dia juga berjanji akan memenangkan kembali kredibilitas ekonomi Inggris dengan memperhitungkan "setiap sen pajak" dan "rencana pengeluaran pemerintah".