Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Pasca Tragedi Itaewon, Pemerintah Korsel Tingkatkan Langkah-langkah Keamanan

Serangkaian langkah-langkah keamanan yang digulirkan oleh pemerintah Korea Selatan pasca tragedi Halloween Itaewon.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Pasca Tragedi Itaewon, Pemerintah Korsel Tingkatkan Langkah-langkah Keamanan
AFP/ANTHONY WALLACE
Serangkaian langkah-langkah keamanan yang digulirkan oleh pemerintah Korea Selatan pasca tragedi Halloween Itaewon. Foto wartawan (kanan) berjalan di antara barang-barang pribadi yang diambil oleh polisi dari lokasi ledakan kerumunan Halloween yang fatal yang menewaskan lebih dari 150 orang di distrik Itaewon dipajang di gimnasium untuk dikumpulkan oleh kerabat korban, di Seoul pada 1 November 2022. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Serangkaian langkah-langkah keamanan yang digulirkan oleh pemerintah Korea Selatan (Korsel) menunjukkan seberapa besar dampak hilangnya 156 nyawa dalam tragedi mematikan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu lalu, terhadap masyarakat Korea.

Dikutip dari laman www.koreaherald.com, Jumat (4/11/2022), Perdana Menteri (PM) Han Duk-soo pada Kamis kemarin mengatakan akan ada inspeksi keselamatan pan-pemerintah pada banyak acara, di mana lebih dari 10.000 orang diprediksi akan ambil bagian.

Baca juga: Tingkat Kemacetan Kereta Bawah Tanah Saat Jam Sibuk di Seoul Mirip dengan Tragedi Itaewon

Ia pun meminta badan-badan pemerintah daerah untuk mengubah aturan manual keselamatan masing-masing.

Ini adalah reaksi terhadap kurangnya langkah-langkah keamanan dan upaya pihak berwenang dalam menjaga ketertiban selama krisis Itaewon pada Sabtu lalu yang dikutip oleh para ahli sebagai alasan utama mengapa situasi di luar kendali.

Meskipun polisi memperkirakan 100.000 orang akan berada di area itu untuk perayaan Halloween, namun diyakini 130.000 orang benar-benar muncul.

Sebagian besar pasukan polisi dikirim ke rapat umum politik, sehingga membatasi kemampuan penegak hukum setempat untuk bereaksi terhadap situasi yang meningkat.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas