Inggris Jatuhkan Sanksi terhadap 22 Pejabat Rusia yang Mendukung Mobilisasi Parsial
Sebagai tanggapan atas operasi militer khusus Rusia di Ukraina, London memberlakukan sanksi terhadap 1.200 warga Rusia dan lebih dari 120 perusahaan.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Inggris menjatuhkan sanksi terhadap 22 pejabat Rusia atas dukungan mereka terhadap mobilisasi parsial.
Dikutip TASS, daftar ini menurut versi terbaru dari daftar sanksi yang diterbitkan Kantor Luar Negeri Inggris pada Rabu (30/11/2022).
Pihak berwenang memberikan sanksi terhadap Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Denis Manturov.
Seperti dicatat dalam pernyataan itu, alasan diberlakukannya pembatasan terhadap Manturov adalah karena dia "yang bertanggung jawab untuk mengawasi industri senjata Rusia dan bertanggung jawab untuk melengkapi pasukan yang dimobilisasi."
Direktur Lembaga Pemasyarakatan Federal Arkady Gostev dan Ketua Komisi Pemilihan Pusat Ella Pamfilova juga dijatuhi sanksi oleh pemerintah Inggris.
Selain Pamfilova, sanksi juga dijatuhkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum wilayah Rostov, Andrey Burov.
Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi Terhadap 3 Pengusaha Myanmar karena Terlibat Pengadaan Senjata Buatan Rusia
Menurut dokumen tersebut, keduanya bertanggung jawab untuk mengatur referendum di republik rakyat Donetsk dan Lugansk, serta di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia.
"Pamfilova sejak itu secara aktif mendukung mobilisasi paksa Rusia," kata dokumen itu.
Sanksi terhadap kepala wilayah Rusia
Pembatasan juga telah diberlakukan terhadap kepala sepuluh wilayah Rusia, di antaranya yakni:
- Gubernur Wilayah Rostov Vasily Golubev
- Gubernur Wilayah Omsk Alexander Burkov
- Gubernur Wilayah Murmansk Andrey Chibis
- Gubernur Wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov
Baca juga: Inspektorat Sumedang Diminta Segera Rekomendasikan Sanksi Terhadap Lurah Talun Karena Potong BLT
- Gubernur Wilayah Magadan Sergey Nosov
- Gubernur Wilayah Arkhangelsk Alexander Tsibulsky
- Gubernur Wilayah Krasnodar Veniamin Kondratyev
- Kepala Republik Ingushetia Mahmud-Ali Kalimatov
- Kepala Republik Dagestan Sergey Melikov
- Kepala Kalmykia Batu Khasikov
Sanksi terhadap pejabat militer
Baca juga: Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-280: NATO Pastikan Masukkan Ukraina ke Aliansi dan Kirim Bantuan
Sanksi juga telah dijatuhkan terhadap komisaris militer dari lima wilayah Rusia, termasuk komisaris militer Moskow Igor Yegorov.
Daftar tersebut juga termasuk kepala Lembaga Pemasyarakatan Federal di wilayah Tula Ivan Prokopenko dan di wilayah Rostov Dmitry Bezrukikh, serta pemimpin Perhimpunan Uzbek Asia Tengah di Wilayah Perm Jahongir Jalolov.
Alasan pengenaan sanksi adalah fakta bahwa orang-orang tersebut di atas "telah mempromosikan dan menegakkan wajib militer warga negara" sebagai bagian dari mobilisasi.
Dilarang memasuki wilayah Inggris
Semua orang ini dilarang memasuki wilayah Inggris.
Kemudian, rekening dan aset mereka di wilayah kerajaan, jika ada, akan dibekukan.
"Inggris akan terus menggunakan sanksi dan bantuan militer untuk mendukung Ukraina mempertahankan kemerdekaannya," kata Menteri Luar Negeri James Cleverly seperti dikutip dalam dokumen tersebut.
Baca juga: Menlu Latvia Desak NATO Izinkan Ukraina Serang Langsung Wilayah Rusia
Secara total, menurut Kementerian Luar Negeri, sebagai tanggapan atas operasi militer khusus Rusia di Ukraina, London memberlakukan sanksi terhadap 1.200 warga Rusia dan lebih dari 120 perusahaan Rusia.
Seperti diketahui, Presiden Rusia Putin mengumumkan pada 24 Februari sebagai tanggapan atas permintaan bantuan dari kepala republik Donbass, dia telah memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus di Ukraina.
DPR dan LPR meluncurkan operasi untuk membebaskan wilayah mereka di bawah kendali Kyiv.
Sebagai tanggapan, Barat mulai memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia dan mengirimkan senjata dan kendaraan militer ke Kyiv yang sudah bernilai miliaran dolar pada saat ini.
Berita lain terkait dengan Konflik Rusia Vs Ukraina
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)