TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengklaim serangan Moskow terhadap infrastruktur energi Ukraina merupakan tanggapan yang sah secara militer.

Pernyataan Lavrov disampaikan dalam konferensi pers yang disiarkan televisi selama lebih dari dua jam.

"Infrastruktur ini mendukung kemampuan tempur angkatan bersenjata Ukraina dan batalyon nasionalis," kata Lavrov pada Kamis (1/12/2022).

Lavrov mengklaim tindakan Moskow ditujukan untuk meminimalkan jumlah korban sipil.

Dilansir Al Jazeera, Lavrov juga menerangkan rentetan serangan rudal Rusia baru-baru ini dimaksudkan untuk melumpuhkan fasilitas energi yang memungkinkan pengiriman senjata mematikan ke Ukraina untuk membunuh (tentara) Rusia.

Jutaan orang Ukraina tanpa listrik, panas, dan air

Baca juga: Saat Menlu Rusia Sergey Lavrov Menyimak Pidato Volodymyr Zelenskyy di KTT G20 Bali

Gelombang serangan rudal Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina berlangsung sejak Oktober.

Agresi tersebut telah menyebabkan jutaan orang Ukraina terputus dari listrik, panas, dan air.

Lusinan warga sipil tewas dalam serangan secara nasional.

Tuduh AS dan sekutu NATO injak-injak hukum internasional

Lebih jauh, Lavrov juga mengecam Amerika Serikat (AS) dan sekutu NATO-nya.

Pejabat Rusia itu menuduh mereka menginjak-injak hukum internasional saat mencoba mengisolasi dan menghancurkan Rusia.

Baca juga: Sergei Lavrov Bantah Dibawa ke Rumah Sakit, Juru Bicara Kemlu Rusia Marahi Wartawan Barat

Dia mengklaim bahwa AS telah mencoba untuk mencegah negara lain, termasuk India, untuk mempertahankan hubungan dekat dengan Rusia, tetapi upaya tersebut gagal.

Tuduh AS dan NATO punya taktik perang serupa

Pada saat yang sama, diplomat top Rusia menuduh NATO dan AS memiliki taktik perang serupa di masa lalu.

“Bandingkan histeria yang dilancarkan di media Barat sekarang dengan apa yang terjadi ketika AS membom Irak,” katanya.

"Di bekas Yugoslavia, NATO juga membom pusat TV di Beograd dengan alasan untuk melayani propaganda perang musuh," kata Lavrov.

Kremlin telah mendesak Ukraina untuk mengakui Krimea, yang dianeksasi Moskow dari Ukraina pada 2014, sebagai bagian dari Rusia dan mengakui perolehan tanah lain yang diperoleh selama konflik tahun ini.

Baca juga: Ukraina Kehilangan 10.000 hingga 13.000 Tentara dalam Perang Lawan Rusia

Dia juga terus mendorong jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO, dan untuk tujuan "demiliterisasi" dan "de-Nazifikasi" yang dirumuskan secara samar.

Berita lain terkait dengan Konflik Rusia Vs Ukraina

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)