Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan mekanisme untuk mendaftarkan rekening di lembaga keuangan tempat tunjangan anak dan pensiun publik.

Hal ini dilakukan dalam rangka memperluas penggunaan kartu MyNumber.

Sehingga pemilik dengan mudah menerima uang pensiunnya dan sebagai rekening tanda terima uang publik yang ditautkan ke kartu MyNumber.

"Kami sedang mempertimbangkan cara untuk memberi tahu penduduk dan menganggap mereka telah menyetujui. Tapi kalau tak mau ya berarti tak setuju dan hal itu akan jadi fokus perhatian kami karena terkait pajak juga. Selama ini apakah membayar dan atau melaporkan pajak dengan benar atau tidak, pasti ketahuan," papar sumber Tribunnews.com, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: Baru 40 Persen Institusi Medis di Jepang Gunakan MyNumber Card Sebagai Kartu Asuransi

"Akun penerima dana publik adalah akun di lembaga keuangan yang ditautkan ke kartu My Number, dan jika masyarakat mendaftar, maka tidak perlu memasukkan informasi akun pada formulir aplikasi saat menerima manfaat dari pemerintah, karena otomatis sudah terdeteksi semua data pribadi kita," tambahnya.

Digital Agency telah menerima pendaftaran akun penerima uang publik sejak tahun lalu di situs webnya yang didedikasikan untuk sistem My Number.

Namun pada 8 Januari, jumlah aplikasi untuk kartu My Number adalah sekitar 83 juta, sedangkan jumlah pendaftaran untuk akun penerima uang publik hanya sekitar 34 juta orang.

"Jadi masih banyak yang belum mendaftarkan ke kartu MyNumber penerima uang publik pensiunan tersebut," ujarnya.

Untuk alasan ini, guna mempromosikan pendaftaran, Badan Digital sedang mempertimbangkan sistem untuk mendaftarkan rekening bank dan lembaga keuangan lainnya yang telah didaftarkan penduduk untuk menerima tunjangan anak dan pensiun publik sebagai rekening penerimaan dana publik.

"Secara khusus, kami sedang mempertimbangkan metode untuk memberi tahu penduduk apakah mereka setuju untuk mendaftar ke akun penerima dana publik, dan jika mereka tidak menunjukkan niat mereka untuk melakukannya dalam jangka waktu tertentu, mereka akan dianggap telah menyetujui," ungkap sumber itu.

Pemerintah berencana untuk mengajukan tagihan anggaran terkait ke sesi biasa Diet (parlenen), yang diperkirakan akan bersidang pada tanggal 23 Januari 2023.

Sementara itu untuk info lengkap terkait beasiswa, upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif serta belajar gratis di sekolah bahasa Jepang, silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.