Junta Myanmar Perpanjang Status Darurat, Pakar PBB: Bencana Hak Asasi Manusia

TRIBUNNEWS.COM - Pakar dari PBB menyebut perpanjangan status darurat di Myanmar adalah bencana bagi hak asasi manusia.

Tepat dua tahun kudeta militer, yakni 1 Februari 2023, junta Myanmar memperpanjang status darurat hingga 6 bulan ke depan.

Dilansir CNA, pemimpin junta Min Aung Hlaing berkata pemilu multi-partai harus digelar.

Tetapi ia tidak memberikan tanggal pemilihan.

Sementara itu, pemilihan tidak bisa digelar selama keadaan darurat.

Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, menyerukan aksi global yang terkoordinasi untuk mendukung rakyat Myanmar.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Perpanjang Keadaan Darurat, Tunda Pemilu yang Dijanjikan

Bencana Hak Asasi Manusia

Tom Andrews mengatakan pemilihan yang akan digelar pasti palsu, dan komunitas internasional harus bersama-sama menolak legitimasinya, kapan pun itu diadakan.

“Pemilu yang bebas dan adil tidak akan ada ketika orang-orang ditangkap, disiksa, oposisi dieksekusi dan jurnalis ditahan karena melakukan pekerjaan mereka,” kata Andrews kepada Asia First CNA.

“Keadaan darurat mencerminkan penurunan kemampuan junta militer untuk mengendalikan negara.”

Andrews mengatakan ada "gerakan sipil besar-besaran melawan junta".

Dia menambahkan bahwa jika komunitas internasional dapat membantu, maka kekerasan dapat diakhiri sebelum lebih banyak orang terbunuh.

Komunitas internasional dapat membantu dengan cara “menolak pengakuan atas pemilihan palsu” serta “menjegal sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengisi kembali persediaan dan senjata mereka”, 

“Ini bencana dalam hal hak asasi manusia,” kata Andrews, menekankan bahwa 1,1 juta orang telah mengungsi dan lebih dari 38.000 rumah telah hancur sejauh ini.

“Singkatnya, diproyeksikan bahwa pada tahun 2023, 17,6 juta orang di Myanmar – sekitar sepertiga populasi – akan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

"Bandingkan dengan tahun sebelum kudeta, hanya total satu juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan,” katanya.

Baca juga: Kudeta Myanmar Tak Kunjung Selesai, Sebanyak 1,5 Juta Warga Lakukan Eksodus dalam 2 Tahun Terakhir

Junta juga menghancurkan akses konvoi bantuan kemanusiaan yang membawa bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dengan menyerang klinik dan pusat pengungsi internal (IDP).

“Saya berbicara dengan seorang pria yang kehilangan dua putri berusia 12 dan 15 tahun. Rumahnya hancur, desanya hancur."

"Dia membawa keluarganya ke tempat yang menurutnya aman di pusat pengungsian, tetapi kedua gadisnya terbunuh saat tidur karena sebuah bom dijatuhkan oleh militer junta di pusat pengungsian,” tutur Andrews.

Tanggapan komunitas internasional

Andrews mengatakan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan memainkan peran penting dalam mengatasi krisis Myanmar.

“Kita tahu bahwa negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina sangat kritis."

"Mereka telah mengurangi kontak diplomatik mereka dengan junta,” katanya.

Andrews mengatakan upaya blok regional untuk menengahi diakhirinya kekerasan melalui Konsensus Lima Poin "tidak dihormati" oleh junta.

Tak lama setelah menandatanganinya pada April 2021, kepala junta Min Aung Hlaing mengatakan dia hanya mengakui konsensus sebagai "saran yang akan dia pertimbangkan untuk diikuti begitu dia menaklukkan lawan-lawannya".

“Jadi ini jenis junta yang sedang kita bicarakan. Junta yang tidak menghormati hukum internasional, yaitu melanggar hak asasi manusia, melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan secara sistematis dan tidak menghormati tetangganya dan ASEAN,” kata Andrews.

Dia mengatakan bahwa meski bantuan militer untuk melawan senjata junta bisa dilakukan, upaya terkoordinasi yang lebih luas oleh komunitas internasional untuk menolak akses junta ke senjata akan lebih berdampak.

Ini mengikuti model upaya koalisi yang sedang berlangsung untuk mendukung Ukraina melawan invasi Rusia.

Negara-negara seperti Kanada dan Inggris telah mengumumkan penghentian bahan bakar penerbangan ke Myanmar, untuk “mempersulit junta untuk menerbangkan pesawat-pesawat itu”, kata Andrews.

Baca juga: 2 Tahun pasca-Kudeta Myanmar, Junta Militer Janji Adakan Pemilihan Umum

Mengejar demokrasi

Untuk saat ini, Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang memenangkan mayoritas kursi di Parlemen pada pemilu 2020, sedang melakukan segala yang mereka bisa untuk mengatasi krisis.

“Mereka bekerja untuk mendukung klinik untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan melewati perbatasan," ujar Andrews.

"Mereka bekerja dengan jaringan LSM (organisasi non-pemerintah) dan CSO (organisasi masyarakat sipil) yang memberikan bantuan kemanusiaan."

"Mereka bekerja di bawah tanah di sekitar upaya junta untuk menghentikannya."

"Mereka melakukan upaya heroik untuk mendukung rakyat Myanmar."

Ia menambahkan, ada negara-negara di dunia yang berhasil bertransisi dari kediktatoran militer ke demokrasi, seperti Korea Selatan dan Indonesia.

"Mereka bisa menjadi panutan bagi para panglima militer Myanmar."

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)