TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan era pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dikritik karena dipandang memisahkan hampir 1.000 keluarga migran.

Para pejabat mengatakan bahwa gugus tugas yang dibentuk dibawah pemerintahan Joe Biden, pengganti Trump yang terpilih pada 2020 kemarin, telah menyatukan sekitar 689 anak dengan keluarga mereka.

Dikutip Al Jazeera, ada 2.176 anak lainnya dihubungkan kembali dengan kerabat mereka sebelum gugus tugas dibentuk.

Sebagian keberhasilan diraih berkat tindakan hukum kelompok-kelompok seperti American Civil Liberties Union (ACLU).

"Namun, dari sekitar 3.881 anak yang diambil dari keluarganya antara tahun 2017 dan 2021, sebanyak 998 anak tetap terpisah per 1 Februari," Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengatakan dalam lembar fakta pada Kamis (2/2/2023).

Tetapi para pejabat menyatakan optimisme bahwa jumlah itu akan terus menurun karena satuan tugas menggunakan catatan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menemukan keluarga yang retak.

Baca juga: Meta akan Pulihkan Akun Facebook dan Instagram Donald Trump

"Jumlah keluarga baru yang teridentifikasi terus meningkat, saat keluarga maju dan mengidentifikasi diri mereka sendiri," kata DHS dalam pernyataannya.

"Dari 998 anak yang belum kembali ke keluarganya, 148 dalam proses reunifikasi”, kata lembar fakta itu.

"183 keluarga lainnya telah diberitahu tentang kesempatan untuk bersatu kembali melalui sebuah LSM," imbuh lembar fakta itu.

Tragedi kemanusiaan

Sementara itu, Presiden AS saat ini, Joe Biden, yang mengalahkan Trump dalam pemilu 2020 dan memulai masa jabatannya pada Januari 2021 menyebut pemisahan keluarga sebagai "tragedi kemanusiaan".

Dia juga sangat kritis terhadap posisi garis keras Trump tentang imigrasi selama kampanyenya untuk kepresidenan.

Baca juga: Bertemu dengan Raja Yordania, Biden Ungkap Dukungan untuk Status Quo Masjid Al Aqsa Yerusalem

Tak lama setelah menjabat, Biden membalikkan beberapa kebijakan utama Trump, termasuk kritik perintah eksekutif yang dijuluki "larangan Muslim".

Pada Februari 2021, Biden juga membentuk Satuan Tugas Antar-Lembaga untuk Reunifikasi Keluarga untuk menangani kebijakan pemisahan.

Statistik hari Kamis menandai ulang tahun kedua gugus tugas itu.

Namun, Biden mendapat kecaman dari kelompok hak migran dan pengungsi serta anggota partainya sendiri karena mempertahankan beberapa kebijakan imigrasi pendahulunya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)