TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Departemen Pertahanan (Dephan) Australia telah memutuskan untuk mencopot dan mengganti semua kamera pengawas atau CCTV buatan China diseluruh wilayah negara, khususnya yang berada di gedung dan kantor pemerintahan karena kekhawatiran akan keamanan nasional.

Keputusan ini diambil setelah garda terdepan pertahanan negeri kangguru ini bersama beberapa unsur pemerintahan Australia, menemukan 900 kamera pengawas buatan Beijing dalam audit yang mereka lakukan beberapa waktu lalu.

Hasil audit tersebut menemukan lebih dari 200 kamera pengawas ‘made in China’ yang terpasang di areal dalam dan luar kantor kementerian, termasuk kementerian luar negeri dan kejaksaan agung.

Setidaknya satu unit kamera CCTV Tiongkok juga ditemukan di areal gedung Kementerian Pertahanan Australia.

Baca juga: Tambang Batu Bara di China Runtuh, 2 Pekerja Tewas 53 Lainnya Hilang

Namun disinyalir masih banyak kamera CCTV China di dalam Kementerian Pertahanan Australia.

Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia (DPP PII) menghimbau agar negara-negara dunia khususnya Indonesia, untuk lebih cermat dalam menggunakan perangkat lunak buatan China, yang disinyalir digunakan Beijing sebagai kegiatan mata-mata Ilegal Tiongkok.

Wakil bendahara umum DPP PII, Furqan Raka menyebut barang-barang Tiongkok yang murah dan memiliki tekhnologi terbaru memang menjadi daya tarik luar biasa sehingga hampir sebagian besar penggunanya namun  tidak sadar dengan ancaman terhadap keamanan privasi mereka.

“Amerika Serikat dan Inggris lebih dahulu sadar dengan keamanan kedaulatan negara mereka, yang rentan ‘disadap’ oleh Beijing,” kata Furqan Raka kepada wartawan, Jum’at (24/2/2023).

Sekarang Australia, lanjut Furqan Raka, yang baru sadar jika mata China ada dimana-mana.

Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, memastikan pihaknya akan mengikuti langkah serupa yang diambil oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Richard Marles mengatakan para perwiranya akan menggeledah dan mencopot semua kamera yang ditemukan di banyak kantor dan fasilitas departemen pertahanan.

Senada dengan Richard Marles, Menteri Bayangan Keamanan Siber untuk Partai Liberal, James Paterson, meminta semua kamera di seluruh kantor pemerintah perlu dihapus, karena Australia tidak mungkin mengetahui apakah data yang dikumpulkan oleh perangkat buatan China ini diserahkan kepada badan intelijen Beijing.

“Negara-negara dunia khususnya Indonesia seyogianya mencontoh Amerika Serikat, Inggris dan Australia yang mulai berani menanggalkan semua peralatan dan tekhnologi China, ini bicara kedaulatan negara,” jelas Furqan Raka.

Pada November 2022, pemerintah Inggris melarang penggunaan kamera yang dibuat oleh Hikvision di situs "sensitif", dengan alasan ancaman terhadap Inggris.