Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, TEHERAN - Iran masih berusaha untuk membunuh Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat lain negara itu di era pemerintahan Trump yang bertanggung jawab atas pembunuhan Qassem Soleimani pada 2020.

Soleimani merupakan Jenderal tinggi Iran pada masa itu yang terbunuh dalam serangan yang diklaim dilakukan AS pada masa pemerintahan Trump.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Pasukan Kedirgantaraan Pengawal Revolusi (IRGC), Amirali Hajizadeh pada Jumat lalu.

Jenderal tertinggi Iran itu melontarkan pernyataan tersebut saat ia meluncurkan rudal jelajah baru yang diklaim memiliki jangkauan 1.650 kilometer atau 1.025 mil.

Baca juga: Iran Jatuhkan Sanksi kepada 51 Pejabat AS atas Pembunuhan Qassem Soleimani

"Kami berharap dapat membunuh Trump, Pompeo, (pensiunan Jenderal AS Kenneth) McKenzie dan para komandan militer yang memberi perintah (eksekusi Qassem Soleimani) saat itu," kata Hajizadeh.

Dikutip dari laman Russia Today, Minggu (26/2/2023), Jenderal top Iran, Qassem Soleimani, tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS pada 3 Januari 2020, saat mengunjungi ibu kota Irak, Baghdad.

Trump saat itu berulang kali membual dengan mengatakan bahwa dirinya secara pribadi menugaskan serangan itu.

Ia menegaskan bahwa hal itu dilakukan sebagai bentuk pembalasan atas dugaan serangan terhadap personel AS di seluruh wilayah, yang konon dilakukan oleh Iran.

Pejabat tinggi di Iran pun telah berulang kali berjanji untuk membalas pembunuhan Soleimani, mengancam akan membunuh Trump dan orang lain di balik serangan itu.

Pada saat yang sama, Iran telah menempuh jalur yang lebih legal untuk menghukum para pelaku, berulang kali meminta bantuan Interpol untuk menangkap Trump dan hampir 50 pejabat AS lainnya yang diyakini terkait dengan serangan tersebut.

Belum jelas mengenai pernyataan Hajizadeh 'apakah Iran berusaha melenyapkan semua orang Amerika yang sebelumnya ingin ditangkap dengan bantuan Interpol'.

Namun interpol telah menolak permintaan itu dan mengutip piagamnya yang melarangnya melakukan 'intervensi atau aktivitas apapun yang bersifat politik, militer, agama atau ras'.