Menlu RI Umumkan Pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi menyampaikan pencalonan diri Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi menyampaikan pencalonan diri Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.
Dengan mengangkat tema “Inclusive Partnership for Humanity", Indonesia menegaskan kembali komitmen terhadap penegakan HAM.
Hal ini disampaikan Menlu Retno saat menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, 27 Februari 2023.
Baca juga: Retno Marsudi Sampaikan Hasil Pertemuan Menlu ASEAN di Jakarta, Ada Soal Myanmar Hingga AOIP
Sidang ini bertepatan dengan Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
“Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus jadi momentum untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah," tegas Menlu dalam pernyataannya.
Menlu Retno menyampaikan pentingnya kerjasama yang erat untuk mewujudkan transformasi menuju dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif.
Sebab menurutnya Deklarasi HAM tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan.
“Pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri dan acuh? Atau…kita akan bekerja keras secara bersama-sama ... dan melakukan hal yang lebih baik lagi?" tambah Retno.
Baca juga: Uni Eropa Beri Sanksi Baru pada Junta Myanmar, 9 Orang dan 7 Entitas Diduga Langgar HAM
Menlu RI juga meminta dukungan dari negara-negara terhadap pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB.
Dalam kunjungan ke Jenewa, Menlu juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara/pihak, yaitu Norwegia, Belgia, Swiss, Palestina, Finlandia, Prancis, Maladewa, Iran, dan Komisioner Tinggi HAM.
Selain membahas isu pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM, pertemuan-pertemuan bilateral juga membahas isu-isu perdagangan dan investasi, keketuaan Indonesia di ASEAN, tindak lanjut kesepakatan G20, serta isu-isu yang menjadi perhatian bersama seperti Myanmar, Afghanistan, dan Palestina.