Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi berbicara soal korupsi pada pertemuan tingkat tinggi 2nd Summit for Democracy sesi Indo-Pacific Regional Anti-Corruption Meeting yang diselenggarakan tanggal 30 Maret 2023, di Seoul, Republik Korea.

Pertemuan 2nd Summit for Democracy merupakan kelanjutan dari Summit for Democracy yang diinisiasi oleh Amerika Serikat tahun 2021.

Menlu RI menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang komitmen Indonesia menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mengembangkan persahabatan dan membangun dunia yang lebih baik.

Pada sesi anti-korupsi, Retno juga membeberkan besarnya kerugian akibat korupsi secara global.

Baca juga: Menlu Retno Terbang ke Jepang, Cari Investor untuk IKN, Pelabuhan Patimban dan MRT

"Saya juga sebutkan bahwa menurut WEF kerugian akibat korupsi secara global mencapai USD 2,6 triliun per tahun, jauh lebih tinggi dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk mengatasi kelaparan global sebesar USD 40 miliar per tahun," kata Retno pada konferensi pers terkait kunjungannya ke Korea, Jumat (31/3/2023).

Retno mengatakan untuk mencegah korupsi diperlukan dunia adalah demokrasi yang kuat dan sehat.

Ia juga menekankan pentingnya menghormati supremasi hukum, dimana tidak boleh ada satu pihak pun yang berada di atas hukum.

"Lembaga anti-korupsi harus diperkuat agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif," ujarnya.

Menlu RI juga menekankan pentingnya melibatkan publik dalam memerangi korupsi.

Ia berujar demokrasi membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam good governance.

Selain itu penting untuk mendorong kolaborasi global dalam memerangi korupsi.

Baca juga: Berkunjung ke Tokyo, Menlu RI Dorong Fleksibilitas Penyelesaian IJEPA 

"Saya sampaikan bahwa upaya melawan korupsi tidak dapat dilakukan secara sendirian terutama jika melibatkan jumlah aset yang besar dan lintas-negara," ujarnya.

Retno mengatakan kerja sama internasional yang perlu dilakukan tidak terbatas pada pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas, melainkan harus juga melibatkan kerjasama mutual legal assistance, ekstradisi, serta mempermudah asset recovery.

Di akhir pernyataan, Retno menegaskan bahwa demokrasi dan good governance harus saling memperkokoh satu sama lain agar dapat memberantas korupsi.

Pertemuan tersebut menyepakati Seoul Declaration on Challenges and Progress in Addressing Corruption.

Deklarasi menegaskan komitmen pemajuan demokrasi dan pemberantasan korupsi serta pentingnya kerja sama internasional dalam pencegahan, deteksi, investigasi, dan proses peradilan terkait korupsi.

"Saya menekankan bahwa tidak boleh ada negara yang menjadi surga bagi koruptor untuk menyembunyikan aset mereka," ujarnya.