TRIBUNNEWS.COM - Mantan Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, mengklaim koalisi yang berkuasa di Islamabad dan militer menekan dirinya dan partainya - Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) - untuk tidak mengikuti pemilihan umum (pemilu) mendatang.

Berbicara dari kediamannya di Zaman Park, Lahore pada Rabu (17/5/2023) malam, Khan mengungkapkan kepada Al Jazeera, ada lebih dari 100 kasus dituduhkan terhadapnya untuk menjegalnya mengikuti proses pemilu.

"Semua partai politik dan lembaga ingin saya dikeluarkan dari pemilihan umum," ucap Khan.

Khan menambahkan, aparat kepolisian mengepung rumahnya dan memblokir akses ke jalan utama.

Polisi mengklaim upaya tersebut untuk melindungi puluhan orang yang diduga terlibat dalam protes kekerasan terhadap penangkapan Khan belum lama ini.

Imran Khan ditangkap oleh pasukan paramiliter saat menghadap Pengadilan Tinggi Islamabad pada 9 Mei 2023 kemarin.

Baca juga: Pejabat Pakistan Tuduh Imran Khan Lindungi Tersangka Penyerangan Tentara

Penangkapan dramatis memicu protes luas di seluruh negeri.

Unjuk rasa berubah menjadi kekerasan ketika orang-orang menyerang instalasi militer dan rumah penduduk.

Setidaknya 10 orang tewas dalam protes tersebut dan hampir 5.000 orang ditangkap, termasuk para pemimpin PTI.

Pada Selasa (16/5/2023), pemimpin sipil dan militer negara itu mengatakan orang-orang yang menyerang instalasi militer akan diadili berdasarkan undang-undang militer, sebuah langkah yang dikutuk oleh kelompok hak asasi manusia.

Imran Khan dituduh lindungi tersangka penyerangan tentara

Pejabat Pakistan, Menteri Penerangan Provinsi Punjab, Amir Mir, menuduh Imran Khan menyembunyikan orang-orang yang terlibat penyerangan terhadap tentara.

Mir memberi Imran Khan waktu 24 jam agar menyerahkan mereka.

"Kami memiliki informasi intelijen bahwa sekitar 30 hingga 40 teroris yang terlibat dalam penyerangan gedung dan instalasi militer kami, bersembunyi di Zaman Park," kata Amir Mir kepada wartawan pada Rabu (17/5/2023).

"Kami memberikan ultimatum bahwa para teroris ini harus diserahkan kepada polisi, atau akan ada tindakan," kata Amir Mir dalam jumpa pers di kota itu, dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: Imran Khan Tuduh Militer Pakistan Perintahkan Penangkapannya

Amir Mir mengatakan Khan memiliki waktu 24 jam untuk menyerahkan para tersangka.

Jika Imran Khan tidak mematuhinya, operasi polisi akan diluncurkan.

Selain itu, Amir Mir mengatakan lebih dari 3.000 tersangka yang sudah ditahan, akan diadili di pengadilan militer.

Imran Khan klaim militer berada di balik penangkapannya

Mantan PM Pakistan juga meningkatkan kritiknya terhadap kekuatan militer Islamabad.

Imran Khan menuduh kepala tentara menyimpan dendam pribadi terhadapnya.

Khan menyebut penangkapan dan tindakan terhadap partainya diperintahkan diperintahkan oleh tentara.

"Itu pribadi. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan nasional," kata Khan kepada Guardian dalam wawancara eksklusif di rumahnya di Lahore.

Baca juga: Mantan PM Pakistan Imran Khan Serukan Pendukungnya Gelar Protes Serentak di Islamabad

"Tanpa diragukan lagi, militer berada di belakang penangkapan saya," katanya.

“Pakistan sekarang dijalankan oleh panglima militer. Tindakan keras terhadap kami dilakukan oleh panglima militer," imbuhnya.

Perselisihan Imran Khan dengan sekutu militer

Dikenal karena politik populis dan pidatonya yang berapi-api, Khan berselisih dengan mantan sekutu militernya setelah menuduh mereka mendalangi pencopotannya dari kekuasaan pada April 2022.

Dia sejak itu menuduh mereka melakukan dua percobaan dalam hidupnya.

Khan menuduh penangkapannya, dan tujuh anggota senior partainya Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), merupakan gejala dari kekuatan tak tertandingi yang dimiliki oleh militer.

“Militer berada di atas hukum; ISI [badan intelijen militer] berada di atas hukum,” kata Khan.

"Jika Anda memiliki seseorang di atas hukum, maka Anda turun ke hukum rimba. Mereka bisa menjemput orang, menahan orang, menghilangkan orang. Mereka mencoba dan mempengaruhi hakim; mereka menekan media," imbuhnya.

"Tidak ada pertanggungjawaban lembaga. Itu tidak demokratis," ucapnya.

Baca juga: Populer Internasional: Imran Khan Dibebaskan dengan Jaminan - Pasukan Rusia Mundur ke Utara Bakhmut

Militer telah menguasai Pakistan dalam tiga kudeta terpisah sejak kemerdekaan dan mempertahankan cengkeraman kuat pada politik selama pemerintahan sipil.

Hubungan antara Khan dan panglima militer saat ini, Jenderal Asim Munir, dianggap sengit setelah Khan memecat Munir dari pos intelijen militer pada 2019 ketika dia menjadi perdana menteri.

Khan menuduh Munir dan tokoh militer senior lainnya memiliki "kepentingan pribadi untuk memastikan bahwa saya tidak kembali berkuasa".

“Mereka membatu. Mereka tahu kami akan menyapu bersih pemilu, jadi mereka mencari alasan untuk memenjarakan saya,” kata Khan.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)