TRIBUNNEWS.COM, KAIRO - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mesir menggelar rapat akbar bersama beberapa tokoh senior Masisir (Masyarakat Indonesia di Mesir) di Kairo, Sabtu (20/5/2023).

Hasil dari rapat akbar DPC PKB Mesir menyampaikan 11 rekomendasi dalam menyikapi kondisi politik di Tanah Air jelang perhelatan Pemilu 2024.

Rekomendasi DPC PKB Mesir dibacakan oleh Ketua Tanfidz DPC PKB Mesir, Zakiyatul Muhandisah, yang merupakan alumni Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, Jawa Barat.

Salah satu yang menarik dari rekomendasi ini, DPC PKB Mesir dengan tegas mendukung calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024 yang diusung oleh partai politik yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama sebagai representasi warga Nahdliyin yaitu Gus Muhaimin (Cak Imin).

Poin keenam dari rekomendasi DPC PKB Mesir meminta seluruh tokoh ataupun elite NU di semua tingkatan agar memiliki rasa percaya diri (self confidence), untuk ikut berkompetisi pada pesta demokrasi dengan dasar kecakapan layak dan patut (kompetensi) serta dukungan modal sosial yang besar, untuk mengemban tanggung jawab baik sebagai pejabat publik maupun dalam struktur manajerial korporasi.

Sebagaimana diketahui, NU sebagai ormas yang melahirkan PKB hingga saat ini belum menunjukkan sebuah tanda akan mensupport penuh PKB pada perhelatan Pemilu 2024.

DPC PKB Mesir dalam surat rekomendasinya juga memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh Nahdliyin di semua tingkatan untuk mengisi jabatan strategis baik di lingkup legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Pesantren yang selama ini menjadi basis massa Nahdliyyin juga tak luput dari pembahasan rapat akbar DPC PKB Mesir.

Mereka merekomendasikan agar memperkuat program-program ekonomi keumatan dengan basis pondok pesantren dan masjid, termasuk mendorong program peningkatkan kesejahteraan guru madrasah dan guru ngaji.

Meminta elit PKB menghubungi pihak pesantren di indonesia yang memiliki alumni di Al Azhar Mesir, untuk mengarahkan alumninya memilih PKB.

Selain itu, DPC PKB Mesir mendukung kebijakan serta program pemerintah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-cita para founding fathers
bangsa Indonesia.

Ijtima juga mengecam perilaku koruptif yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara termasuk terhadap isu dugaan korupsi yang dilakukan oleh unsur pajak.