TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, meminta Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini, khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia. 

"Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," kata Meutya Hafid, dalam keterangannya Senin (5/6/2023).

Ketua DPP Partai Golkar ini menjelaskan, Resolusi PBB telah dikeluarkan dan Indonesia menyetujui resolusi yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina dan menarik mundur pasukannya dari Ukraina. 

"Indonesia mendukung Resolusi yang menjunjung tinggi penegakan Rule of Law khususnya Piagam PBB, Hukum Internasional dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia" ujar Meutya.

"Sebagai negara yang menganut Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Indonesia terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia melalui berbagai forum multilateral, serta meminta negara-negara di dunia menyerukan penghentian perang di Ukraina agar tidak berakhir pada konflik yang berbahaya seperti perang nuklir yang bisa mengancam keberlangsungan hidup umat manusia," tandasnya.

Baca juga: Ukraina Tolak Usulan Perdamaian dari Indonesia: Proposal Aneh dan Pro Rusia

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto pada Sabtu (3/6) meminta para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia yang bertemu dalam pertemuan pertahanan Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura untuk mengeluarkan deklarasi yang meminta penghentian kekerasan.

Prabowo mengusulkan rencana multi-poin, termasuk penerapan gencatan senjata terhadap posisi kedua pihak yang bertikai dan membentuk zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer dari posisi depan masing-masing pihak.

"Zona demiliterisasi harus diamati dan dimonitor oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB," ujarnya.