TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.

Hal itu terkait proposal perdamaian  Rusia-Ukraina yang disodorkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menurut Hasto, Indonesia pernah mewujudkan politik bebas aktif melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) yang menghasilkan Dasasila Bandung tahun 1955.

Dia menjelaskan hal tersebut dalam kondisi geopolitik sekarang ini masih sangat relevan.

Karenanya, Hasto menegaskan tidak boleh ada kebijakan politik luar negeri dari pejabat pemerintahan yang tak sejalan dengan prinsip itu.

Hasto juga menyebut ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Kanselir Jerman ditegaskan juga spirit Dasasila Bandung itu relevan.

"Sehingga tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif, kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok dan juga menghormati dari seluruh resolusi melalui PBB,” kata Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Menurutnya, apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi melalui G-20, kemudian keketuaan di ASEAN, telah menunjukkan kekuatan dan kepemimpinan Indonesia di masa depan pada dunia Internasional.

Karenanya, Hasto menekankan terkait kebijakan luar negeri dan pertahanan ini akan menjadi visi misi calon presiden Ganjar Pranowo.

Dia pun mengingatkan indonesia harus bisa memainkan peran untuk mengatasi ketegangan di sekitar kawasan, terlebih masalah Laut Tiongkok Selatan agar tidak menjadi konflik terbuka.

“Justru disitulah peran Indonesia, sehingga Pak Ganjar ini betul-betul merupakan pemimpin yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi,” ungkap Hasto.

Baca juga: Menhan Prabowo Dikunjungi Dubes Rusia dan Beri Masukan Soal Perdamaian

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan PDIP sudah menanamkan geopolitik Bung Karno yang masih relevan untuk Indonesia sampai hari ini ke seluruh kader partai, termasuk Ganjar Pranowo.

“Dan kalau Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan terjadi kekeliruan ada penolakan proposal itu tidak ada. Karena ini tradisi bangsa,” tutur Hasto.

Dia mencontohkan bagaimana Indonesia konsisten dari sejak 1955 menyuarakan kemerdekaan terhadap Palestina, yang juga disuarakan oleh Presiden Jokowi, dan diikuti Ganjar yang berani juga menyuarakan tanpa memikirkan efek elektoralnya.

“Pak Ganjar berani menyatakan sikapnya terhadap hubungan Palestina, itu karena sudah ditanda tangani oleh Bung Karno, Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, spirit Dasa Sila Bandung yang menurut Kanselir Jerman relevan sampai sekarang,” jelas Hasto.

“Jadi Pak Ganjar justru akan memberikan roh di dalam politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya. Karena ada yang punya sumber-sumber lain,” sambungnya.