TRIBUNNEWS.COM - Mesir mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan semua warga negara Sudan untuk mendapatkan visa sebelum melintasi perbatasan, Sabtu (10/6/2023).

Seruan itu diberlakukan ketika gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat dan Arab Saudi mulai berlaku di ibu kota Sudan, Khartoum.

Dilansir Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri Mesir membenarkan kebijakan baru tersebut.

Pemerintah mengambil langkah tersebut setelah ditemukan kegiatan yang melanggar hukum, termasuk penerbitan visa penipuan, menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ahmed Abu Zeid, dikutip Middle East Eye.

Sampai hari ini, lebih dari 200.000 warga Sudan telah memasuki Mesir.

Kebanyakan dari mereka melalui penyeberangan darat.

Baca juga: 10 Warga Kongo Tewas di Sudan Akibat Serangan Udara di Universitas Internasional Afrika

Kementerian luar negeri Mesir mengatakan prosedur visa baru bertujuan untuk mengatur "masuknya (orang) Sudan ke Mesir setelah lebih dari 50 hari krisis" di negara mereka.

Dikatakan persyaratan baru tidak dirancang untuk "mencegah atau membatasi" masuknya warga negara Sudan tetapi untuk menghentikan "aktivitas ilegal oleh individu dan kelompok di sisi perbatasan Sudan, yang memalsukan visa masuk" untuk mendapatkan keuntungan.

“Mesir telah menyambut lebih dari 200.000 warga Sudan sejak awal krisis… menambah sekitar lima juta warga Sudan yang sudah hadir” di negara itu sebelum perang, tambahnya.

Kementerian luar negeri Mesir menekankan dalam pernyataannya bahwa konsulatnya di Sudan telah dilengkapi dengan "perangkat elektronik yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan ini dengan cara yang tepat, cepat dan aman, memastikan masuknya warga Sudan secara teratur".

Orang-orang yang melakukan perjalanan jauh ke perbatasan Mesir-Sudan mengeluhkan kondisi yang buruk dan waktu tunggu yang lama.

Akses non diskriminatf

Dalam sebuah surat terbuka, banyak aktivis dan penulis Sudan mendesak pemerintah Mesir dan PBB untuk memudahkan masuknya pengungsi Sudan yang melarikan diri dari perang, termasuk pria berusia 16-49 tahun, di bawah Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 terkait status pengungsi.

Baca juga: Konflik di Sudan Masih Berlanjut, Pembicaraan Damai Ditunda, Pihak Bertikai Langgar Gencatan Senjata

Protokol, yang ditandatangani oleh Kairo, menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi di luar kehendaknya, dengan cara apa pun, ke wilayah di mana ia takut akan ancaman terhadap kehidupan atau kebebasan".

Pertempuran pecah dua bulan lalu antara tentara, yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter, yang dipimpin oleh mantan Burhan Mohamed Hamdan Daglo.

Bentrokan hebat itu telah menewaskan lebih dari 1.800 orang, menurut kelompok pemantau, dan menelantarkan lebih dari 1,9 juta orang.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)