Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, KOPENHAGEN - Pemerintah Denmark akan mencari 'instrumen hukum' yang memungkinkan pihak berwenang mencegah pembakaran salinan Alquran di depan kedutaan negara lain di Denmark.

Menteri Luar Negeri Denmark (Menlu) Lars Lokke Rasmussen berbicara kepada penyiar nasional Denmark pada Minggu (30/7/2023).

Menurutnya pembakaran adalah tindakan yang sangat ofensif dan sembrono yang dilakukan oleh beberapa individu.

"Beberapa individu ini tidak mewakili nilai-nilai yang dibangun masyarakat Denmark," kata Rasmussen secara terpisah dalam sebuah pernyataan, menukil Reuters.

Rasmussen mengatakan pemerintah Denmark akan menjajaki kemungkinan campur tangan dalam situasi khusus di mana, misalnya, negara, budaya, dan agama lain dihina.

"Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan bagi Denmark, paling tidak berkaitan dengan keamanan," katanya.

Denmark dan Swedia menjadi sorotan internasional dalam beberapa pekan terakhir menyusul protes anti-Islam di mana Alquran, kitab suci umat Islam, telah dirusak atau dibakar.

Aksi itu telah menyinggung umat Islam di seluruh dunia.

Kedua negara menyesalkan pembakaran Alquran, akan tetapi tidak dapat mencegah aksi tersebut di bawah aturan yang melindungi kebebasan berbicara.

Dampak aksi tersebut membahayakan kedutaan-kedutaan besar di negara lain.

Dalam pernyataannya, Rasmussen menambahkan bahwa tindakan apa pun yang diambil tidak mengubah fakta bahwa kebebasan berekspresi di Denmark memiliki cakupan yang sangat luas

"Tentu saja harus dilakukan dalam kerangka kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi dan dengan cara yang tidak mengubah fakta bahwa kebebasan berekspresi di Denmark memiliki cakupan yang sangat luas".