Hukum gantung Kamis pagi merupakan eksekusi kelima Singapura tahun ini, sekaligus eksekusi ke-16 untuk pelanggaran narkoba sejak negara itu melanjutkan hukuman gantung pada Maret 2022 setelah jeda dua tahun akibat pandemi Covid.

Pihak berwenang Singapura menangguhkan hukuman gantung pada tahun 2020 selama puncak pandemi Covid karena berfokus pada pengendalian wabah tersebut.

Pada tahun 2021, tindakan hukum oleh dua kelompok sipil untuk terpidana mati sempat menghentikan eksekusi.

Tetapi setahun kemudian, Singapura kembali menegakkan hukumnya dengan menggantung Nagaenthran Dharmalingam, seorang pria dengan disabilitas intelektual.

Baca juga: Cegah Kiamat Pangan, Singapura Rayu PM Narendra Modi Agar India Perlonggar Ekspor Beras

Memegang kebijakan tanpa toleransi, Singapura menganggap pelanggaran terkait narkoba sebagai “kejahatan paling serius”.

Pemerintah Singapura sering mengatakan bahwa hukuman mati adalah pencegah terhadap perdagangan narkoba.

Mayoritas warganya juga diklaim mendukung hukuman mati, pernyataan yang diragukan oleh para aktivis dan pengacara.

Pada tahun 2020, tidak ada eksekusi yang tercatat di Singapura, seperti halnya dengan negara-negara seperti Bahrain, Belarusia, Jepang, Pakistan, dan Sudan yang sebelumnya melakukan eksekusi setahun sebelumnya.

Iran, Mesir, Irak, Arab Saudi menyumbang 88 persen dari semua eksekusi yang diketahui pada tahun 2020.

“Ketika dunia berfokus pada menemukan cara untuk melindungi kehidupan dari Covid-19, beberapa pemerintah menunjukkan tekad yang mengganggu untuk menggunakan hukuman mati dan mengeksekusi orang apa pun yang terjadi,” kata Agnès Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International, pada tahun 2021.

Singapura telah mendapat reaksi keras dari kelompok hak asasi manusia, aktivis internasional dan PBB.

Semuanya berusaha menghentikan Singapura menjalankan praktik eksekusi terhadap pelanggaran narkoba, dengan menyatakan bukti bahwa metode tersebut tidak efektif sebagai pencegah.

Meski begitu, pejabat Singapura mengklaim hukuman mati telah membantu menghentikan permintaan dan pasokan narkoba.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)