TRIBUNNEWS.COM - Muncul sebuah rumor bahwa India akan berganti nama menjadi Bharat.

Rumor itu muncul setelah undangan negara KTT G20 menyebut India sebagai Bharat.

Penggantian nama ini termasuk upaya Perdana Menteri India, Narendra Modi untuk menghilangkan simbol-simbol pemerintahan Inggris.

Para pemimpin dunia yang tergabung dalam G20 telah menerima undangan jamuan makan malam kenegaraan dari "Presiden Bharat".

Dikutip dari The Guardian, Bharat merupakan sebuah kata yang berasal dari kitab suci Hindu kuno yang ditulis dalam bahasa Sansekerta.

Bharat merupakan salah satu dari dua nama resmi negara tersebut berdasarkan konstitusinya.

Baca juga: Presiden Amerika Joe Biden Kecewa Xi Jinping Tak akan Hadir KTT G20 di India

Anggota partai Bharatiya Janata (BJP), partai nasionalis Hindu yang berkuasa, sebelumnya berkampanye menentang penggunaan nama India.

Mereka beranggapan nama India berakar pada zaman barat dan diterapkan pada masa penaklukan Inggris.

Pemerintah telah mengadakan sidang khusus parlemen pada akhir bulan ini.

Lembaga penyiaran News18 mengatakan, sumber-sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya telah mengatakan bahwa anggota parlemen BJP akan mengajukan resolusi khusus untuk mendahulukan sidang parlemen.

Dapat Penolakan Keras

Rumor mengenai rencana tersebut mendapat penolakan dan dukungan yang antusias.

Baca juga: Rilis Peta Baru, Cina Provokasi India

Salah satu anggota partai oposisi Kongres, Shashi Tharoor melalui X menyebut dirinya berharap agar pemerintah tidak membuang nama India.

"Kita harus terus menggunakan kedua kata tersebut daripada melepaskan klaim kita atas sebuah nama yang berbau sejarah, sebuah nama yang diakui di seluruh dunia," tulis Tharoor.

Pada tahun 2015, Jalan Aurangzeb yang terkenal di New Delhi, dinamai menurut nama raja Mughal, diubah menjadi Jalan Dr APJ Abdul Kalam setelah mendapat protes dari para pemimpin partai Modi.

Dikutip dari Al Jazeera, tahun lalu, pemerintah juga mengganti nama jalan era kolonial di jantung Kota New Delhi yang digunakan untuk parade militer seremonial.

Pemerintahan Modi mengatakan perubahan nama tersebut merupakan upaya untuk merebut kembali masa lalu Hindu India.

Baca juga: Ekonomi India Tumbuh pada Laju Tercepat dalam Satu Tahun

"Pukulan lain terhadap mentalitas perbudakan," kata pejabat tinggi terpilih negara bagian Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami di X.

Namun partai-partai oposisi India mengkritik langkah pemerintah tersebut.

"Rashtrapati Bhawan (Dewan Presiden) telah mengirimkan undangan makan malam G20 pada tanggal 9 September atas nama 'Presiden Bharat' dan bukan 'Presiden India' yang biasa," ucap pemimpin partai oposisi utama Kongres Nasional India, Jairam Ramesh di X.

"Sekarang, Pasal 1 dalam Konstitusi dapat berbunyi: 'Bharat, yang dulunya India, akan menjadi Persatuan Negara-Negara.' Namun kini 'Persatuan Negara' ini sedang diserang," tambahnya.

Perselisihan mengenai nama India vs Bharat semakin memanas sejak partai oposisi pada bulan Juli mengumumkan aliansi baru untuk menggulingkan Modi dan mengalahkan partainya dalam pemilu nasional pada tahun 2024.

Sejak itu, beberapa pejabat di partai Modi menuntut agar negara tersebut disebut Bharat, bukan India.

(Tribunnews.com/Whiesa)