Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Fumio Kishida menentang keras peta baru wilayah China di Laut China Selatan yang juga meliputi wilayah beberapa negara Asean saat ini.

Menghadiri pertemuan puncak antara Jepang dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta Indonesia  hari ini (6/9/2023) PM Jepang dan negara-negara Asean mengadopsi pernyataan bersama yang meningkatkan hubungan mereka menjadi "kemitraan strategis yang komprehensif." 

"Mengingat tindakan China yang semakin hegemonik di Laut Cina Timur dan Selatan, konferensi tersebut menekankan upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan tidak boleh ditoleransi di mana pun di dunia," ungkap PM Jepang Kishida.

Para anggota negara ASEAN dan Jepang juga menyerukan kerja sama yang lebih kuat di bidang maritim.

Perdana Menteri Kishida menyatakan keprihatinan serius mengenai pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara dan meminta kerja sama dalam menyelesaikan masalah penculikan. 

PM Kishida  juga menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. 

Sedangkan pihak Asean juga menyampaikan keprihatinan serius mengenai situasi di Myanmar, di mana militer memegang kekuasaan nyata.

Pertemuan puncak antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan China diadakan piula hari ini (6/9/2023)  di Jakarta, ibu kota Indonesia, dan Presiden Joko Widodo dari Indonesia, ketua ASEAN, menekankan bahwa "Penting juga untuk menghormati hukum internasional,'' ungkapnya lebih ditujukan kepada China.

Hal ini tampaknya dilakukan dengan mempertimbangkan masalah Laut Cina Selatan, yang masih menjadi sengketa wilayah antara beberapa negara anggota ASEAN dan China.

Dari pihak China, Perdana Menteri Li Qiang hadir. Pada awalnya,  Joko Widodo mengatakan, "Tahun ini menandai 20 tahun sejak kita menyelesaikan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) dengan China. Kita hanya dapat bekerja sama secara konkrit jika kita memiliki rasa saling percaya. Kita juga harus menghormati hukum internasional. Itu salah satu elemen penting," tekan Presiden Jokowi.

Mengenai Laut China Selatan, Filipina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan negara-negara lain sangat keberatan dengan peta daratan nasional baru yang dikeluarkan oleh China pada akhir Agustus 2023, yang menetapkan sekitar 90 persen wilayah laut sebagai “wilayah China.” 

Pada pertemuan puncak tersebut, terdapat konsensus mengenai perlunya melanjutkan negosiasi mengenai kode etik untuk menghindari konflik di Laut China Selatan.

Sementara itu bagi para pecinta Jepang dapat bergabung gratis ke dalam whatsapp group Pecinta Jepang dengan mengirimkan email ke: info@sekolah.biz  Subject: WAG Pecinta Jepang. Tuliskan Nama dan alamat serta nomor whatsappnya.