TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon yang memimpin delegasi Indonesia, mengajukan resolusi untuk menghentikan serangan dan blokade Gaza pada lanjutan Sidang Umum IPU ke-147 di Luanda, Angola, pada 24 Oktober 2023. 

Rancangan resolusi yang diusulkan berjudul Stopping the war dan violations of human rights in Gaza. Setelah voting, resolusi didukung 60,2 persen parlemen, namun belum mendapatkan dua per tiga suara.

Melalui resolusi yang juga disponsori oleh Kuwait and Aljazair atas nama negara-negara yang tergabung dalam Grup Arab, Afrika Selatan mewakili negara-negara Grup Afrika serta Iran, Delegasi DPR RI menekankan empat poin. 

Baca juga: 20 Truk Bantuan ke Gaza Hanya Setetes Air di Lautan, PBB Kritik Perang Israel-Hamas

Empat poin itu yakni mendesak berbagai pihak untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza melalui genjatan senjata, membuka blokade Gaza untuk akses kemanusiaan, meminta komunitas internasional untuk lebih objektif dan fair serta bersama-sama menemukan solusi jangka panjang bagi perdamaian di Palestina.

Dalam paparannya, Fadli menegaskan bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza dengan berbagai cara yang tidak manusiawi. 

Akibatnya, lebih dari 4,500 orang tewas termasuk bayi, anak-anak, perempuan dan penduduk usia lanjut.

Tak berhenti di situ, lebih dari 10.000 orang terluka dan sekitar 2 juta penduduk Gaza terisolir sehingga tak memiliki akses terhadap pasokan makanan, listrik, obat-obatan dan peralatan medis.

"Israel secara membabi buta dan terang-terangan melakukan kejahatan perang, membunuh warga sipil termasuk bayi, anak-anak, dan wanita. Mereka juga menyerang jurnalis, pasien di rumah sakit, staf PBB, pekerja medis, dan bahkan konvoi pengungsi tanpa pandang bulu. Serangan tersebut telah menghancurkan rumah, rumah sakit, sekolah, masjid, dan infrastruktur publik lainnya," kata Fadi dalam keterangan yang diterima Kamis (26/10/2023). 

Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga mengkritik ketidakmampuan PBB dan komunitas internasional untuk menghentikan penindasan dan okupansi terhadap warga Palestina di Gaza sejak beberapa dekade silam. 

Menurut Fadli, Badan PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB, tak bekerja secara efektif dalam menyelesaikan konflik tersebut.

"Situasi di Gaza saat ini merupakan akibat dari diamnya komunitas internasional, standar ganda negara-negara Barat dalam menilai konflik di Palestina, serta kegagalan organisasi internasional seperti PBB dalam penegakan hukum internasional untuk menegakkan keadilan global, melindungi kehidupan masyarakat, dan pemenuhan hak asasi manusia," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menambahkan, bahwa serangan ke Gaza saat ini manambah catatan buruk aksi Israel bagi warga Palestina.

Dengan usulan resolusi tersebut, DPR RI melalui BKSAP telah berhasil menggalang solidaritas parlemen dunia untuk menjadikan isu Palestina sebagai topik penting yang selalu disinggung dalam berbagai sesi Sidang IPU.

Sebagai informasi, sidang Umum IPU ke-147 kali ini dilaksanakan di Parlemen Republik Angola pada 21-27 Oktober 2022. 

Dalam rangkaian sidang tersebut, juga dibahas beberapa isu seperti orphanage trafficking pada Komisi Demokrasi dan HAM, isu penggunaan Artificial Intelligence di dunia militer pada Komisi Politik dan Keamanan Internasional, serta berbagai isu global lainnya.

Mendampingi Fadli Zon, turut hadir dalam sesi voting tersebut Wakil Ketua BKSAP Sukamta (F-PKS) dan Putu Supadma Rudana (F-Demokrat) serta Ratih Megasari Singkarru, Anggota BKSAP DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem.