Menlu Retno Marsudi Melobi David Cameron, Minta Inggris Lebih Berpihak ke Palestina
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Foreign Secretary Pemerintah Inggris, David Cameron, Rabu (22/11/2023).
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Foreign Secretary Pemerintah Inggris, David Cameron, Rabu (22/11/2023).
Dalam diskusi tersebut Retno menyampaikan bahwa sudah saatnya nilai-nilai yang sering diucapkan oleh negara-negara Barat mengenai penghormatan terhadap HAM dan hukum internasional juga diberlakukan untuk Palestina.
"Indonesia mengharapkan Inggris untuk berpihak pada perjuangan keadilan dan kemanusiaan," kata dia dalam press briefing via daring yang ditulis Jumat (24/11/2023).
Indonesia mendesak DK PBB untuk menunjukkan tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.
Retno tegas menyatakan bahwa Israel telah melakukan tindakan di luar batas kemanusian. Karena itu, menyetop kekejaman Israel harus segera dilakukan.
Menlu Retno menekankan, semua yang dilakukan Israek sama sekali tidak dapat diterima dilihat dari semua perspektif, nilai maupun standar apapun.
Terlebih, Israel tak berhenti menyerang warga sipil dan fasilitas umum seperti RS Indonesia di Gaza.
"Kita berdiskusi dengan sangat terbuka. Saya sampaikan apa yang terjadi di Gaza sudah melewati batas. Oleh karena itu, kekejaman harus segera dihentikan. Permanent ceasefire diperlukan, dan stop untuk menyerang humanitarian facilities dan masyarakat sipil," tutur dia.
Menlu Retno juga menyampaikan, situasi yang dialami Gaza bukan hanya terjadi sekarang ini. Namun kelanjutan dari ketidakadilan terhadap Palestina.
Baca juga: Gencatan Senjata dengan Israel Dimulai Jumat Ini, Hari Pertama Hamas Bebaskan 13 Sandera
"Sebuah kelanjutan dari pendudukan ilegal Israel, dan kelanjutan dari keinginan Israel untuk menghilangkan Palestina," tegas dia.
Apalagi ujar Retno, Israel sering berlindung dengan alasan self defence atau pertahanan diri dari Hamas untuk menyerang Gaza.
Alasan self defence tidak dapat dijadikan alasan membunuh masyarakat sipil (a licence to kill civilian) dan menyerang fasilitas sipil seperti RS Indonesia Gaza.
Baca juga: Presiden Belarus Lukashenko: Konflik Hamas-Israel Berpotensi Picu Perang Dunia
"Sebuah self-defense hanya dijadikan pretext saja. Self-defense doesn't mean a license to kill civilians," ungkap dia.
Selain Indonesia, Saudi Arabia, Palestina, Jordan, Mesir, Nigeria, dan Sekjen Liga Arab, Menlu Turki juga bergabung dalam pertemuan.
